rEposisi.com – Aneh, begitulah yang terucap dari sejumlah rekanan lelang proyek melalui situs Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP) milik Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah (Lamteng).
Dari data yang dihimpun, sejumlah perusahaan yang masuk ke situs SIKaP tidak perusahaannya dapat melakukan penawaran lantaran tidak dapat masuk ke situs. Padahal, telah ada perusahaan yang melakukan penawaran terlebih dahulu.
Ketua Gabungan Pengusaha Konstruksi Nasional (Gabpeknas) A Cahyadi Lamnunyai mengatakan, pihaknya bersama sejumlah rekan kontraktor lainnya tidak dapat mengakses situs meski telah terdapat satu perusahaan yang lebih dahulu masuk dan melakukan penawaran.
“Saya dan kawan-kawan melakukan penawaran di kabupaten Lampung Tengah. Penawaran sudah siap, dan saat proses masuk ke SIKaP terjadi kendala, apalagi untuk upload penawaran,” kata dia kepada media, Minggu (30/5/2021) seperti dikutip dari pojoksamber.id.
Permasalahan sulitnya login ke situs tersebut dan melakukan penawaran telah terjadi sejak Jumat (28/5/2021) hingga saat ini. Pihak rekanan mengaku telah mengkonfirmasi ULP namun pihaknya tidak mengetahui.
“Dan ini telah berlangsung dari hari Jum’at, sedangkan batas waktu upload penawaran terakhir besok dihari Senin jam 10 pagi. Setelah dikonfirmasi ke Kabag ULP, pak Arya mereka mengaku sedang mencari tahu penyebab dan apa kendalanya,” ucapnya.
Atas insiden tersebut, Yadi menduga terdapat oknum yang mengondisikan sejumlah paket proyek untuk perusahaan tertentu.
“Kami menduga dan mensinyalir sudah ada pengondisian terhadap sejumlah perusahaan yang bisa masuk ke situs SIKaP tersebut dan upload penawaran,” pungkasnya.
Dugaan serupa diutarakan Jiki Vernanda, kontraktor asal Kabupaten Lampung Tengah itu menilai adanya kongkalikong untuk memperoleh pekerjaan.
“Diduga ada penjagaan dari pihak-pihak tertentu untuk rekananan lain agar tidak dapat masuk dan ikut serta dalam penawaran tender di lampung tengah. sepertinya pola lama kembali dimainkan, ada yang menyediakan hantu jaringan atau biasa disebut hacker,” tandasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait maupun pemangku kebijakan di Kabupaten Lampung Tengah. (rEp).
