rEposisi.com – Sungguh memalukan. Sikap Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Lampung yang akan memberikan penghargaan kepada Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi sebagai inisiator Kartu Petani Berjaya (KPB) pada puncak peringatan Hari Pers Nasional Ke-36 dan HUT PWI Ke-75 di Balai Wartawan H Solfian Akhmad di Bandarlampung yang akan digelar besok, Selasa 9 Februari 2021.
Menurut Nizwar Affandi, penghargaan yang akan diberikan kepada Arinal kurang tepat, mengingat saat ini harga hasil panen petani sedang anjlok-anjloknya. Apalagi ketersedian pupuk sangat langka.
“Jurnalis di Lampung mestinya malu kalau membaca pernyataan ketuanya (Supriyadi, red), kenaikan produksi jagung dan ubi kayu yang diklaim menggunakan data Oktober 2020. Sementara KPB nya sendiri baru dilaunching Oktober 2020 juga, bagaimana mungkin sesuatu yg baru dilaunching dalam hitungan hari sudah diklaim sebegitu ajaibnya?,”urai Affan kemarin, Minggu (7/2).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pemerhati pembangunan Lampung ini, menyarankan agar PWI Lampung sejatinya dapat memposisikan diri untuk mengontrol pemerintah. Bukan, berlagak seperti Humas (hubungan masyarakat) Pemprov Lampung.
“Ketua PWI Lampung sudah seperti Kadis Infokom, berani mengklaim KPB sudah mampu menjamin ketersediaan pupuk dan harga panen yang bagus walaupun dua bulan terakhir pemberitaan tentang kelangkaan pupuk dan anjloknya NTP Lampung dimuat di banyak media,” ungkapnya.
Mantan KPU Bandarlampung ini, menduga, saat Pilgub 2018 lalu Ketua PWI tidak pernah ikut rangkaian diskusi secara intens tentang visi misi Lampung Berjaya.
“Mungkin dulu Ketua PWI Lampung (non aktif) terlalu sibuk mengurusi tenda, kursi, panggung dan penyanyi yang akan tampil di panggung kampanye Arinal-Nunik dan tidak pernah ikut serangkaian diskusi intens tentang visi, misi dan Janji Kerja,”ungkapnya.
Ide dan lahirnya KPB sambung Affan lahir dari serangkaian diskusi di awal masa kampanye yang saat itu juga ikut andil Eep Saefulloh Fatah dan Tim Polmark Indonesia.
“Saya bersaksi dan Insha Allah ada beberapa lagi senior (ada juga yg di WAG ini) yang juga menjadi saksi bahwa ide KPB lahir dalam serangkaian diskusi dgn Eep Saefulloh Fatah dan Tim PolMark Indonesia di masa awal kampanye. Setelah menang pilgub kemudian ide itu dituangkan dalam sebuah forum (FKPLB) yang pada Pilpres bahu membahu bersama beberapa organisasi petani di Lampung menjadi tuan rumah sarasehan Jokowi dengan 15 ribu petani di Pringsewu. Konsepsi KPB terus dimatangkan di dalam FKPLB sampai dgn 33 Janji Kerja disahkan menjadi RPJMD dan Gubernur kemudian menunjuk Prof Yusuf Barusman dan Tim UBL untuk mempersiapkan aplikasi teknisnya,”tutur Affan.
Terpisah, Akademisi Universitas Lampung, Yusdianto Alam mengatakan jika pemberian pengahrgaan oleh PWI Lampung harus diapresiasi, namun menurutnya pemberian itu harus disertai dengan nalar dan akal sehat yang dapat dipertanggungjawabkan dan sejumlah indikator yang komprehensif.
“Pemberian tersebut perlu diapresiasi apalagi ini diberikan oleh organisasi pers seperti PWI, namun pemberian penghargaan itu harus sesuai dengan nalar dan akal sehat yang dapat dipertanggungjawabkan. Indikator dan alasan pun harus ada, Jangan karena gubernur dan merasa dekat lalu tanpa alasan dan untuk cari perhatian lalu memberikan penghargaan,”tegasnya.
Penghargaan yang diberikan oleh PWI Lampung, menurut Yusdiaonto, sangat kontradiktif dengan adanya dugaan mafia pupuk di Lampung dan harga singkong yang semakin tersungkur.
KPB sambung Yusdianto cenderung jalan ditempat mengingat sepanjang tahun 2020 lalu, Nilai Tukar Petani (NTP) berada di posisi yang sangat tidak menggembirakan.
“Kita tahu sendiri jika NTP Lampung sepanjang tahun laku menempati posisi juru kunci se Sumatera, belum lagi kelangkaan pupuk dan harga singkong yang semakin membuat petani menjerit,”kata Dia.
Bahkan Rapat Dengar Pendapat (RDP- Komisi IV DPR RI dengan kementrian Pertanian beberapa waktu lalu sambung Yusdianto, mengungkapkan adanya belasan ribu hektar tanaman coklat yang mengalami busuk batang dan mati dan terungkap jika KPB cenderung tumpag tindih dengan kartu tani nasional.
“Dalam RDP DPR RI itu jelas jika KPB sedang tidak dalam kondisi terbaik tidak Berjaya menangani sejumlah persoalan petani di Lampung,”tandasnya.(Rep)
