rEposisi.com – Anggota DPRD Lampung Wahrul Fauzi Silalahi meminta aktivis tidak sekadar gemar diskusi tapi tak mengerti esensi persoalan di masyarakat. Padahal, dengan mengerti kebutuhan rakyat, para aktivis bisa menyelesaikan persoalan publik dengan baik.
Demikian disampaikan Wahrul Fauzi Silalahi hari ini saat mengisi acara orientasi pengurus Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Bandar Lampung.
Adapun tema yang diusung adalah terwujudnya pengurus LKBHMI dengan jiwa kepemimpinan dalam menjalankan pro bono publico” di Sekretariat HMI Cabang Bandar Lampung.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam kesempatan tersebut, mantan Direktur LBH Bandar Lampung ini mengatakan bahwa advokasi dalam memberikan bantuan hukum merupakan bagian dari aksi nyata yang mutlak harus dikuasai.
Kata Wahrul, mengadvokasi adalah bagian actions setelah teori yang didapat di bangku kuliah. Namun advokasi ini memiliki posisi yang sangat penting karena kita harus mampu membaca situasi atau karakter individu atau kelompok yang akan kita dampingi.
“Di sini pula kita akan dituntut untuk menetapkan strategi seperti apa untuk perkara yang kita dampingi. Sehingga, keakuratan informasi dan data serta analisis menjadi penting, “ kata Wahrul, Minggu, (21/3/2021).
Anggota DPRD Provinsi Lampung ini juga menjelaskan bahwa sejatinya bantuan hukum ditujukan bagi masyarakat yang tidak mampu dan rentan. Sehingga bantuan hukum struktural harus terus digaungkan.
“Persoalan-persoalan masyarakat diluar sana sangat kompleks. Jika memang kita mau serius untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat yang terabaikan, Live ini adalah satu-satunya cara yang paling efektif. Kita akan mengetahui secara langsung kondisi masyarakat, karena kita hidup di tengah-tengah mereka. Ini akan sangat membantu kita dalam menyelesaikan persoalan yang ada, “jelasnya.
Ketua Komisi II DPRD Provinsi Lampung ini mengharapkan agar para struktur LKBHMI serius dalam mengawal persoalan-persoalan rakyat.
“Lembaga ini harus mampu mencetak kader-kader yang mumpuni. Meregenerasi para pejuang hukum yang berpihak kepada rakyat harus juga menjadi fokus. Jangan jadi kader yang hanya gemar berdiskusi tapi tidak pernah mengerti persoalan rakyat dewasa ini,” tutupnya. (*)
