Ketua PWI Lampung Berikan Hak Jawab Soal Penghargaan KPB

rEposisi.com– Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Lampung, Supriyadi Alfian, S.Kom.,M.H., memberikan hak jawabnya atas pemberitaan Portal Media Online rEposisi.com terkait pemberian penghargaan kepada Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi sebagai inisiasi Kartu Tani Berjaya (KPB) beberapa waktu yang lalu.

Berikut poin Hak Jawab lengkap dari Supriyadi Alfian, S.Kom.,M.H. yang disampaikan ke redaksi kami :

Berikut Bunyi Hak Jawab yang Diterima Redaksi Kami :

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dengan hormat,

Saya, Supriyadi Alfian, S.Kom.,M.H., NIK : 1871132805670002, Islam, Ketua PWI Provinsi Lampung, beralamat dijalan Timbai No.1 Palapa X Raya, Gunung Terang Langkapura, Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, berkantor pada PWI Provinsi Lampung Jl. Ahmad Yani No. 4/7 Bandar Lampung. Dengan ini saya memberikan teguran keras/somasi berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 8 Februari 2021, saya mendapatkan informasi melalui pesan WhatsApp dari seseorang sahabat jurnalis mengenai adanya berita media online reposisi.com yang terbit pada hari itu menyebut nama saya tanpa ada konfirmasi. Bahwa pada saat saya membuka tautan tersebut ternyata berasal dari media online bernama reposisi.com yang memuat 2 (dua) berita berjudul : Harga Panen Anjlok & Pupuk Langka Gubernur Lampung Malah Dapat Penghargaan Dari PWI serta Penghargaan Inisiator KPB Diributin, Ketua PWI Lampung Di Desak Meminta Maaf.
2. Bahwa, ternyata berita ini juga telah tersebar di banyak grup WhatsApps.
3. Bahwa dalam berita Penghargaan Inisitor KPB Diributin, Ketua PWI Lampung Didesak Minta Maaf, ternyata disebut-sebut nama saya dan jabatan saya Ketua PWI Provinsi Lampung Tepatnya Pada alinea Ke-2. Berita mengutip pernyataan dari Nizwar Affandi. Isi berita menyebutkan: Menurut Nizwar Affandi, Pernyataan Ketua PWI Lampung, Supriyadi Alfian tentang klaim keberhasilan KPB terlalu prematur dan cenderung ngwur, apalagi jika dikaitkan dengan peningkatan produksi, ketersedian pupuk dan harga jual panen yang tinggi.
4. Bahwa pernyataan itu kemudian disambung dengan pernyataan dari Nizwar Affandi pada alinea ke -3 dan 4. Peryataan itu berbunyi: Jika tidak, sambung Pemerhati Pembangunan Lampung ini, sebaiknya Supriyadi meminta maaf.’’beliau segera melakukan klarifikasi memohon maaf kepada publik karena telah menyampaikan pernyataan yang cenderung menyesatkan dan memohon ma’af kepada publik karena telah menyampaikan ernyataan yang cenderung menyesatkan dan memohon ma’af kepada seluruh anggota PWI Lampung telah menodai citra institusi PWI dalam resepsi publik, “ungkapnya.
5. Bahwa, pada berita Harga Panen Anjlok & Pupuk Langka, Gubernur Lampung Malah Dapat Penghargaan Dari PWI pada alinea ke-3, nama dan jabatan saya disebut kembali. Pernyataan itu berbunyi: “Jurnalis di Lampung mestinya malu kalau membaca penyataan ketuanya (Supriyadi, red), kenaikan produksi jagung dan ubi kayu yang di klaim menggunakan data Oktober 2020. Sementara KPB nya sendiri baru dilauncing Oktober 2020, juga, bagaimana mungkin sesuatu yang baru dilaunching dalam hitungan hari sudah diklaim sebegitu ajaibnya?,”urai Affan kemarin, Minggu (7/2).
6. Bahwa, pada alinea ke-5 pada berita tersebut, nama saya juga disebut kembali. Pernyataan itu tertulis: “ketua PWI Lampung sudah seperti Kadis Infokom, berani mengklaim KPB sudah mampu menjamin ketersediaan pupuk dan harga panen yang bagus walaupun 2 bulan terakhir pemberitaan tentang kelangkaan pupuk dan anjloknya NTP Lampung dimuat di banyak media,”ungkapnya.
7. Bahwa, pada alinea ke-7 nama saya kembali disebut pada Pernyataan lansung yang tertulis: ”Mungkin dulu ketua PWI Lampung (non aktif) terlalu sibuk mengurusi tenda, kursi, panggung dan penyanyi yang akan tampil di panggung kampanye Arinal-Nunik dan tidak pernah ikut serangkaian diskusi intens tentang visi, misi dan janji kerja, “ungkapnya.
8. Bahwa, berita itu terkesan sangat tendensius dan menyudukan saya selaku pribadi maupun sebagai Ketua PWI Provinsi Lampung. Apalagi, berita tidak memenuhi asas cover both side karena tidak ada menuliskan konfimasi saya pihak media juga sama sekali tidak ada upaya melakukan konfirmasi kepada saya.
9. Bahwa, sebelum berita ini terbit, reposisi.com tidak menerbitkan berita utama tentang pemberian penghargaan PWI pada Gubernut Lampung Arinal Djunaidi. Kami menduga adanya kepentingan khusus pada berita yang tiba-tiba membahas tentang penghargaan ini.
10. Bahwa, penghargaan PWI kepada Gubernur Lampung Arinal Djunaidi tidak serta merta diberikan atas dasar kepentingan. Pemilihan Gubernur Lampung sebagai salah satu penerima penghargaan khusus PWI Provinsi Lampung berdasarkan SK PWI No. SK–042/PWI-LPG/I/2021 sudah melalui berbagai tahapan. Dimulai dengan rapat pleno pengurus pada 18 Januari 2021 yang ditindak lanjuti dengan penetapan panitia berdasarkan SK PWI No. SK-038/PWI-LPG/I/2021 Tanggal 19 Januari 2021. Pada susunan kepanitian itu, ada seksi kusus yang dibentuk untuk merumuskan sosok yang dianggap layak menerima penghargaan berdasarkan jumlah kriteria ketat.
11. Bahwa, tim memilih Gubernur Lampung Arinal Djunaidi sebagai salah satu penerima penghargaan kusus dengan maksut untuk memotivasi Kartu Petani Berjaya (KPB). Dengan penghargaan ini diharapkan program yang digadang-gadang sebagai program nasional ini dapat semakin baik.
12. Bahwa, berita yang diterbitkan reposisi.com kami nilai melanggar kode etik jurnalistik (KEJ). Pada Kode Etik Jurnalistik dijelaskan; Pasal : Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat berimbang, dan tidak beritikad buruk; Pasal 2: Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang propesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik dan Pasal tidak: Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas peraduga tak bersalah.
13. Bahwa, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers mengatur tentang hak jawab sebagai bagian dari kode etik jurnalistik yang harus di patuhi oleh semua wartawan dan perusahan media. Berdasarkan Pasal 5, sebuah perusahan pers berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asa praduga tak bersalah. Berdasarkan hal itu pula, pers dan wartawan wajib melayani hak koreksi dan hak jawab secara proporsional.
14. Bahwa berdasarakan berita itu kami menuntut reposisi.com menerbitkan hak jawab saya dengan ukuran yang sama dengan berita sebelumnya.
15. Bahwa, kami juga menuntut pihak reposisi.com meminta maaf secara terbuka yang diterbitkan dibagian atas website kepada saya selaku pribadi maupun Ketua PWI Provinsi Lampung.
16. Bahwa, jika dalam kurun 1×24 Jam setelah surat somasi ini diterima, pihak reposisi.com tidak memenuhi tuntutan kami, maka kami akan mengambil langkah hukum.

Berikut Kami Lampirkan Berita Yang Dianggap Keberatan Oleh Ketua PWI Lampung

Berita Pertama :

1. Harga Panen Anjlok & Pupuk Langka, Gubernur Lampung Malah Dapat Penghargaan Dari PWI

Februari 8, 2021  Admin

rEposisi.com – Sungguh memalukan. Sikap Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Lampung yang akan memberikan penghargaan kepada Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi sebagai inisiator Kartu Petani Berjaya (KPB) pada puncak peringatan Hari Pers Nasional Ke-36 dan HUT PWI Ke-75 di Balai Wartawan H Solfian Akhmad di Bandarlampung yang akan digelar besok, Selasa 9 Februari 2021.

Menurut Nizwar Affandi, penghargaan yang akan diberikan kepada Arinal kurang tepat, mengingat saat ini harga hasil panen petani sedang anjlok-anjloknya. Apalagi ketersedian pupuk sangat langka.

“Jurnalis di Lampung mestinya malu kalau membaca pernyataan ketuanya (Supriyadi, red), kenaikan produksi jagung dan ubi kayu yang diklaim menggunakan data Oktober 2020. Sementara KPB nya sendiri baru dilaunching Oktober 2020 juga, bagaimana mungkin sesuatu yg baru dilaunching dalam hitungan hari sudah diklaim sebegitu ajaibnya?,”urai Affan kemarin, Minggu (7/2).

Pemerhati pembangunan Lampung ini, menyarankan agar PWI Lampung sejatinya dapat memposisikan diri untuk mengontrol pemerintah. Bukan, berlagak seperti Humas (hubungan masyarakat) Pemprov Lampung.

“Ketua PWI Lampung sudah seperti Kadis Infokom, berani mengklaim KPB sudah mampu menjamin ketersediaan pupuk dan harga panen yang bagus walaupun dua bulan terakhir pemberitaan tentang kelangkaan pupuk dan anjloknya NTP Lampung dimuat di banyak media,” ungkapnya.

Mantan KPU Bandarlampung ini, menduga, saat Pilgub 2018 lalu Ketua PWI tidak pernah ikut rangkaian diskusi secara intens tentang visi misi Lampung Berjaya.

“Mungkin dulu Ketua PWI Lampung (non aktif) terlalu sibuk mengurusi tenda, kursi, panggung dan penyanyi yang akan tampil di panggung kampanye Arinal-Nunik dan tidak pernah ikut serangkaian diskusi intens tentang visi, misi dan Janji Kerja,”ungkapnya.

Ide dan lahirnya KPB sambung Affan lahir dari serangkaian diskusi di awal masa kampanye yang saat itu juga ikut andil Eep Saefulloh Fatah dan Tim Polmark Indonesia.

“Saya bersaksi dan Insha Allah ada beberapa lagi senior (ada juga yg di WAG ini) yang juga menjadi saksi bahwa ide KPB lahir dalam serangkaian diskusi dgn Eep Saefulloh Fatah dan Tim PolMark Indonesia di masa awal kampanye. Setelah menang pilgub kemudian ide itu dituangkan dalam sebuah forum (FKPLB) yang pada Pilpres bahu membahu bersama beberapa organisasi petani di Lampung menjadi tuan rumah sarasehan Jokowi dengan 15 ribu petani di Pringsewu. Konsepsi KPB terus dimatangkan di dalam FKPLB sampai dgn 33 Janji Kerja disahkan menjadi RPJMD dan Gubernur kemudian menunjuk Prof Yusuf Barusman dan Tim UBL untuk mempersiapkan aplikasi teknisnya,”tutur Affan.

Terpisah, Akademisi Universitas Lampung, Yusdianto Alam mengatakan jika pemberian pengahrgaan oleh PWI Lampung harus diapresiasi, namun menurutnya pemberian itu harus disertai dengan nalar dan akal sehat yang dapat dipertanggungjawabkan dan sejumlah indikator yang komprehensif.

“Pemberian tersebut perlu diapresiasi apalagi ini diberikan oleh organisasi pers seperti PWI, namun pemberian penghargaan itu harus sesuai dengan nalar dan akal sehat yang dapat dipertanggungjawabkan. Indikator dan alasan pun harus ada, Jangan karena gubernur dan merasa dekat lalu tanpa alasan dan untuk cari perhatian lalu memberikan penghargaan,”tegasnya.

Penghargaan yang diberikan oleh PWI Lampung, menurut Yusdiaonto, sangat kontradiktif dengan adanya dugaan mafia pupuk di Lampung dan harga singkong yang semakin tersungkur.

KPB sambung Yusdianto cenderung jalan ditempat mengingat sepanjang tahun 2020 lalu, Nilai Tukar Petani (NTP) berada di posisi yang sangat tidak menggembirakan.

“Kita tahu sendiri jika NTP Lampung sepanjang tahun laku menempati posisi juru kunci se Sumatera, belum lagi kelangkaan pupuk dan harga singkong yang semakin membuat petani menjerit,”kata Dia.

Bahkan Rapat Dengar Pendapat (RDP- Komisi IV DPR RI dengan kementrian Pertanian beberapa waktu lalu sambung Yusdianto, mengungkapkan adanya belasan ribu hektar tanaman coklat yang mengalami busuk batang dan mati dan terungkap jika KPB cenderung tumpag tindih dengan kartu tani nasional.

“Dalam RDP DPR RI itu jelas jika KPB sedang tidak dalam kondisi terbaik tidak Berjaya menangani sejumlah persoalan petani di Lampung,”tandasnya.(Rep)

            Berita Kedua :

2. Penghargaan Inisiator KPB Diributin, Ketua PWI Lampung Didesak Minta Maaf

Februari 8, 2021  Admin 

rEposisi.com – Polemik penghargaan Inisiator KPB (Kartu Petani Berjaya) yang akan diberikan oleh PWI Lampung kepada Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi mendapat sorotan.

Menurut Nizwar Affandi, pernyataan Ketua PWI Lampung, Supriyadi Alfian tentang klaim keberhasilan KPB terlalu prematur dan cenderung ngawur, apalagi jika dikaitkan dengan peningkatan produksi, ketersediaan pupuk dan harga jual panen yang tinggi.

“Kecuali Ketua PWI Lampung bisa menunjukkan data yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah bahwa sejak KPB dilaunching awal Oktober 2020 kemudian terjadi peningkatan pada semua hal yang beliau klaim dalam pernyataannya,” kata Nizwar, Senin (8/2).

Jika tidak, sambung Pemerhati Pembangunan Lampung ini, sebaiknya Supriyadi meminta maaf.

“Beliau segera melakukan klarifikasi memohon ma’af kepada publik karena telah menyampaikan pernyataan yang cenderung menyesatkan dan memohon ma’af kepada seluruh anggota PWI Lampung karena pernyataannya sebagai Ketua PWI Lampung telah menodai citra institusi PWI dalam persepsi publik,” ungkapnya.

Nizwar menyampaikan juga, ide dasar dan konsepsi KPB bukan hasil fikiran satu orang, prosesnya panjang dimulai dari diskusi intens Tim Pemenangan Arinal-Nunik dgn Tim PolMark Indonesia sebelum dan di awal masa kampanye sebagai bagian dari 33 Janji Kerja yang dilakukan di Bukit Randu.

“Sekretariat DPD Golkar Provinsi dan Posko Pemenangan, Bang Toni Eka Chandra bisa banyak bercerita soal ini. Setelah pilgub konsepsi KPB dimatangkan kembali dalam FKPLB dan Tim Transisi, Adin Hanan Razak, Bang Toni, Bang Wendy dan Sekdaprov juga dapat menceritakan prosesnya,” tuturnya.

Setelah itu sambungnya, barulah pelantikan Gubernur dan 33 Janji Kerja menjadi RPJMD, ditunjuk Prof Yusuf Barusman dan Tim UBL untuk mempersiapkan aplikasi teknisnya.

“Jika judulnya inisiator maka menurut hemat saya Tim Teknis dan Kepala Dinas Pertanian kurang tepat diberi penghargaan itu, karena mereka baru hadir setelah KPB akan dijalankan secara teknis. Untuk diberi penghargaan dalam kategori lain yg terkait KPB pun rasanya masih belum pantas kecuali Ketua PWI Lampung bisa menunjukkan data bahwa aplikasi teknis yg disiapkan oleh Tim Teknis dan digerakkan oleh Dinas Pertanian sudah mencapai tingkat penggunaan yg signifikan, setidaknya lebih dari separuh jumlah petani Lampung sesuai data base nasional,” ungkapnya.

“Tetapi kalau petani yg terdaftar di KPB masih di bawah 10% jumlah petani Lampung, atau dari yg mendaftar itu juga masih sedikit sekali yg menggunakan atau menerima manfaat dari KPB, saya kira belum waktunya Prof Yusuf dan Kadis Pertanian layak diberikan penghargaan,” tandasnya.