rEposisi.com – Kader Partai Amanat Nasional (PAN) Lampung siap pasang badan sekaligus membantah tudingan PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) Cabang Kota Bandarlampung kepada Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan yang dianggap menjadi buang kerok anjloknya harga singkong.
Wakil Ketua DPW PAN Lampung, Suprapto, menilai bahwa tudingan tehadap Zulhas adalah tudingan yang tendensius dan tidak melakukan kajian yang mendalam.
“Pak Zulhas justru aktif memperjuangkan petani, termasuk petani singkong,” kata mantan Anggota DPRD Lampung ini, Jumat (9/5).
Diterangkan, mantan Calon Bupati Mesuji ini, gejala naik turun harga atau fluktuasi pertanian tidak bisa menyalahkan satu pihak.
Kebijakan ekspor-impor hasil pertanian saat itu merupakan kebijakan Kementrian Koordinator Bidang Ekonomi bukan perdagangan yang saat itu dijabat Zulkifli Hasan.
“Saya juga dulu aktif dalam mahasiswa, dan saya sangat menghargai pergerakan mahasiswa. Tapi, mari santun dan objektif,” tuturnya.
Ditegaskan, Suprapto saat ini seluruh elemen sudah bekerja keras untuk menstabilkan harga pertanian terutama harga singkong. Mulai dari kepala daerah hingga wakil rakyat saling bahu membahu.
“Sekarang mari kita saling dukung, bukan saling menyalahkan,” tutupnya.
Sebelumnya, PMII Cabang Bandar Lampung menilai, Menko Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, sebagai aktor utama di balik penderitaan petani singkong di Lampung. Pasalnya, Zulkifli dinilai membiarkan impor singkong terus berjalan, meski telah diminta secara resmi oleh Pemprov Lampung untuk menghentikannya sejak akhir Januari 2025.
“Zulhas adalah biang kerok dari kehancuran harga singkong di Lampung. Ia lebih membela kepentingan pengusaha dan importir daripada rakyatnya sendiri,” kata Dapid.
Dapid mengungkapkan bahwa surat permintaan penghentian impor dari Gubernur Lampung kepada Zulkifli Hasan, yang saat itu masih menjabat Menteri Perdagangan, tak pernah direspons. Sebaliknya, keran impor tetap terbuka lebar, menekan harga singkong lokal hingga ke titik terendah.
“Kalau dia memang benar putra daerah, maka seharusnya dia pasang badan untuk lindungi petani. Tapi yang terjadi justru sebaliknya, dia berpaling, dan membiarkan petani mati pelan-pelan,” tegas Dapid.
Ia menilai kebijakan pemerintah pusat yang membuka ruang impor secara terus-menerus sebagai bentuk pengkhianatan terhadap konstituen di daerah. Di saat petani menjerit, pabrik menolak membeli hasil panen, dan harga singkong ambruk, Zulkifli justru diam.
Dapid juga menyoroti usaha Gubernur Lampung dalam menangani krisis harga ini.
“Gubernur sudah berusaha mengeluarkan instruksi, tapi perusahaan tak menggubris. Saat petani aksi besar-besaran bersama Cipayung Plus, Gubernur pun bilang tak punya kuasa karena semuanya ada di pemerintah pusat,” terangnya.
Dapid juga mengancam bahwa PMII akan menggelar aksi besar di kantor DPW PAN Lampung dalam waktu dekat.
“Kalau Zulhas masih pura-pura tuli, minggu ini kami akan mobilisasi petani dan OKP. Bila perlu, kantor PAN kami duduki. Pimpinan partai itu sudah nyata jadi sumber malapetaka bagi petani singkong,” tandasnya. (rs/rEp)
