rEposisi.com – Kondisi realisasi dana transfer daerah (DTD) di Lampung Semester I tahun 2021 mesti dioptimalkan.
Berdasarkan data Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Lampung, ada beberapa pos DTD yang realisasinya masih rendah. Dimana sampai dengan Bulan Mei tahun 2021, penyaluran DAK (Dana Alokasi Khusus) Fisik baru 3,6%, Dana Desa 34,48 % dan BOS 71,11%.
Diketahui, merujuk PMK 130/PMK.07/2020, penyaluran DAK fisik tahun anggaran 2021 dibagi dalam tiga tahap. Masing-masing: sebesar 25 persen tahap I, 40 persen tahap II, dan tahap III sebesar selisih jumlah dana yang telah disalurkan sampai dengan tahap II. Dengan nilai rencana penyelesaian kegiatan.
Dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 13/KMK.07/2020 tentang Perpanjangan Batas Waktu Penerimaan Dokumen Persyaratan Penyaluran DAK Fisik Tahun Anggaran 2021. Batas waktu penyampaian dokumen persyaratan DAK fisik tahap I dan DAK fisik sekaligus tahun anggaran 2021, yang semula pada 21 Juli 2021, diperpanjang hingga 31 Agustus 2021.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Lampung Joko Santoso mengatakan sudah seyogianya jika mengikuti aturan PMK 130/PMK.07/2020 realisasi DAK Fisik di seluruh pemda di Lampung sudah lebih dari 25 persen.
Karenanya, dia menyarankan agar seluruh pemda bisa mempercepat dan menyelesaikan proses-proses yang terkendala, seperti administrasi dan sebagainya. “Tentunya ini juga sudah menjadi pembahsan di masing-masing pemda dan Kanwil Perbendaharaan,” kata dia.
Namun, kata dia, pihaknya mendorong melalui masing-masing pemda yang mendapatkan jatah DAK fisik ini, agar bisa mempercepat pelelangan dan pekerjaan yang sudah jika ada. “Sebab setahu saya jika memang syarat tidak masuk itu kan dananya enggak bisa turun untuk tahap selanjutnya. Sebaiknya memang tetap dikejar,” imbuhnya.
Anggota Komisi IV DPRD Lampung Midi Iswanto menambahkan, realisasi DAK Fisik juga dinilainya bisa membantu pemulihan ekonomi baik secara langsung maupun tidak, bergantung pada program yang dicanangkan. “Sebab pembangunannya kan luas. Ada sector kesehatan, irigasi, pariwisata, dan sebagainya. Khusus yang di Provinsi juga akan menjadi perhatian kita jika memang realisasinya masih rendah,” ucapnya. (Rif)
