rEposisi.com – Polemik dugaan pengkondisian lelang proyek salah satu gedung RSUD Abdoel Moeloek senilai Rp 28 miliar didorong untuk dibentuk Pansus (panitia khusus) DPRD Lampung.
PERNYATAAN tersebut digulirkan oleh anggota Fraksi PDIP (Budhi Condrowati)
dan PKB (Jauharoh Haddad). Mengingat ada dugaan oknum Komisi V yang ikut “cawe-cawe” dalam lelang proyek pembangunan gedung perawatan non bedah ini.
“Saya anggota Komisi V DPRD Lampung dari Fraksi PDI Perjuangan mendorong agar dibentuknya pansus untuk menyikapi persoalan ini agar clean and clear,” tegasnya, Kamis (14/5).
Wakil rakyat dari dapil Tulangbawang, Tulangbawang Barat, dan Mesuji ini mengaku belum puas dengan jawaban direktur RSUDAM terkait persoalan tersebut yang disampaikan dalam RDP (rapat dengar pendapat).
“Seperti memberikan hak jawab ke media. Membuat pernyataan resmi ke media. Jika perlu mengambil langkah hukum. Atau melakukan somasi kepada media yang memberitakan persoalan ini,” terangnya.
Diakuinya, akibat pemberitaan di media terkait persoalan tersebut, dirinya dan anggota lainnya saling bertanya-tanya dan menaruh curiga sebenarnya siapa oknum yang dimaksud dalam pemberitaan itu.
“Bahkan, saya pun sampai menaruh curiga jika oknum yang dimaksud adalah diantara tiga pimpinan komisi V. Atau Mbak Asih yang berlatar belakang kesehatan, pasti punya chanel ke rumah sakit,” jelasnya.
Lanjutnya, dirinya pun merasa resah dan terganggu akibat dengan adanya pemberitaan tersebut. Bahkan, dirinya mengaku sampai dihubungi koleganya dengan bahasa yang kurang mengenakan. Padahal, dirinya mengakut tidak tahu menahu terkait proyek tersebut.
“Karena ini, saya banyak ditelponin orang-orang. Mereka bilang, wah asik yo mbak, menang proyek, bagi-bagi dong THR nya,” kesalnya
“Ini ibarat kentut. Orang masuk Komisi V. Dia kentut di dalam komisi V. Siapa yang kentut. Tapi orang yang kentut sudah keluar dari komisi V. Atau emang oknum anghota komisi V. Kita tidak tahu,” tambahnya.
Untuk itu, dirinya meminta ketegasan dari RSUDAM untuk menjelaskan sebenarnya. “Karena ini perlu dipertanggungjawabkan,” tukasnya.
Senada juga disampaikan Anggota Komisi lainnya Jauharoh. Wakil Ketua Fraksi PKB ini mengusulkan agar dalam menyelesiakan persoalan ini dibentuk pansus.
“Agar persoalan ini terang benderang,” katanya.
Menanggapi hal tersebut, Yanuar masih mempertimbangkan untuk membentuk pansus. Karena, menurutnya, membentuk pansus juga membutuhkan anggaran.
“Kalau bentuk pansus ini kan juga butuh anggaran, dan anggaran itu pasti dari APBD. Jadi jangan karena pemberitaan di satu media yang kita tahu belum jelas ini media apa, siapa orangnya, kita dibuat kelabakan sampai membentuk pansus. Jangan sampai kita mempertaruhkan kredibilitas anggota komisi V DPRD Lampung karena persoalan kecil. Jadi kita akan cari solusi terbaiknya,” jelasnya panjang lebar.(Bung Eef)
