Hal tersebut disampaikan Gubernur Mirza saat menerima kunjungan kerja Kanwil Kementerian HAM Lampung di ruang kerjanya, Selasa (21/4/2026).
Gubernur Mirza menegaskan bahwa penerapan nilai-nilai HAM harus dilakukan secara menyeluruh dalam kehidupan masyarakat terutama terhadap pelayanan publik yang adil, inklusif, dan tidak ada diskriminatif bagi seluruh masyarakat.
“Pemerintah Provinsi Lampung mendukung penuh pembentukan desa sadar HAM. Ini menjadi upaya membangun desa yang menghormati hak masyarakat dalam kehidupan sehari-hari,” ujar Mirza.
Ia menjelaskan, komitmen tersebut sejalan dengan arah pembangunan daerah melalui program Desaku Maju yang selama ini menjadi fokus Pemerintah Provinsi Lampung.
“Melalui program Desaku Maju, kita ingin memastikan desa-desa di Lampung tidak hanya maju secara ekonomi, tetapi juga maju sumber daya manusianya. Di dalamnya, kesadaran hukum dan penghormatan terhadap HAM menjadi nilai tambah yang sangat penting,” katanya.
Menurutnya, pembangunan desa yang ideal harus berjalan seimbang antara pertumbuhan ekonomi, kualitas sumber daya manusia, serta kesadaran HAM.
“Desanya maju, SDM-nya maju, dan masyarakatnya sadar HAM. Itu yang kita dorong agar desa benar-benar menjadi fondasi pembangunan daerah,” lanjutnya.
Sementara itu, Kepala Kanwil Kementerian HAM Lampung Basnamara mengharapkan dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Lampung dalam pembentukan desa sadar HAM.
“Kami meminta dukungan Pemerintah Provinsi Lampung agar pembentukan desa sadar HAM dapat berjalan optimal di kabupaten dan kota,” ujar Basnamara.
Ia juga mengapresiasi komitmen Gubernur Lampung yang dinilai telah menunjukkan praktik nyata dalam menjunjung nilai-nilai HAM di daerah.
“Seperti Pak Gubernur turun langsung bertemu demonstran dan mengakomodir permasalahan masyarakat, itu merupakan bagian dari perwujudan HAM. Kami sangat bangga dengan komitmen tersebut,” ujarnya.(Adpim)
