rEposisi.com – Petani singkong di Lampung terus menjerit. Bahkan, Instruksi Gubernur Lampung Nomor 2 Tahun 2025 yang menetapkan harga singkong Rp 1.350/kg dengan potongan 30 persen dicueki alias dikacangin.
Salah satu petani singkong, Nyoman mengaku, usai dikeluarkannya, Instruksi Gubernur Lampung, Rahmad Mirzani Djausal, potongan harga singkong rafaksi maksimal makin melambung tinggi yakni mencapai 42%.
“Abis didemo malah potongannya 42%, sebelum didemo paling tinggi 33 % dan itu jarang,” kata Nyoman, Kamis(8/5).
Menurut, Nyoman, dikacanginnya Instruksi Gubernur Lampung, oleh perusahaan singkong sudah diprediksi sebelumnya. Sebab, surat-surat edaran sebelumnya juga tidak dijalankan oleh perusahaan singkong.
“Surat menteri aja dicuekin apalagi sekelas gubernur,”ungkapnya lagi.
Terpisah, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Bandar Lampung menilai, Menko Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, sebagai aktor utama di balik penderitaan petani singkong di Lampung. Pasalnya, Zulkifli dinilai membiarkan impor singkong terus berjalan, meski telah diminta secara resmi oleh Pemprov Lampung untuk menghentikannya sejak akhir Januari 2025.
“Zulhas adalah biang kerok dari kehancuran harga singkong di Lampung. Ia lebih membela kepentingan pengusaha dan importir daripada rakyatnya sendiri,” kata Dapid.
Dapid mengungkapkan bahwa surat permintaan penghentian impor dari Gubernur Lampung kepada Zulkifli Hasan, yang saat itu masih menjabat Menteri Perdagangan, tak pernah direspons. Sebaliknya, keran impor tetap terbuka lebar, menekan harga singkong lokal hingga ke titik terendah.
“Kalau dia memang benar putra daerah, maka seharusnya dia pasang badan untuk lindungi petani. Tapi yang terjadi justru sebaliknya, dia berpaling, dan membiarkan petani mati pelan-pelan,” tegas Dapid.
Ia menilai kebijakan pemerintah pusat yang membuka ruang impor secara terus-menerus sebagai bentuk pengkhianatan terhadap konstituen di daerah. Di saat petani menjerit, pabrik menolak membeli hasil panen, dan harga singkong ambruk, Zulkifli justru diam.
Dapid juga menyoroti usaha Gubernur Lampung dalam menangani krisis harga ini.
“Gubernur sudah berusaha mengeluarkan instruksi, tapi perusahaan tak menggubris. Saat petani aksi besar-besaran bersama Cipayung Plus, Gubernur pun bilang tak punya kuasa karena semuanya ada di pemerintah pusat,” terangnya.
Dapid juga mengancam bahwa PMII akan menggelar aksi besar di kantor DPW PAN Lampung dalam waktu dekat.
“Kalau Zulhas masih pura-pura tuli, minggu ini kami akan mobilisasi petani dan OKP. Bila perlu, kantor PAN kami duduki. Pimpinan partai itu sudah nyata jadi sumber malapetaka bagi petani singkong,” tandasnya. (win)
