rEposisi.com – Potensi ekonomi Lampung yang besar menginspirasi Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, untuk menginisiasi kegiatan “Coffee Morning: Silaturahmi dan Ngopi Bareng Gubernur dengan Dunia Usaha” di Mahan Agung, Jumat (7/11/2025).
Acara ini bukan sekadar pertemuan formal, tetapi menjadi ruang dialog terbuka antara Pemerintah Provinsi Lampung dan para pelaku usaha. Melalui kegiatan ini, Gubernur Mirza ingin menciptakan sinergi antara pemerintah daerah dan sektor swasta dalam mempercepat laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung.
Coffee Morning ini menggambarkan bahwa Pemerintah daerah tidak ingin berjalan sendiri. Namun ingin berkolaborasi dengan dunia usaha. Sebab, pembangunan tanpa keterlibatan pengusaha ibarat kopi tanpa gula, ada aroma, ada warna, tapi belum lengkap rasanya.
Dalam arahannya, Gubernur Mirza menegaskan visinya untuk membangun Lampung melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan, disertai penguatan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan berdaya saing.
Ia mengakui bahwa Lampung masih menghadapi tantangan dalam peningkatan kualitas SDM. Berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2025, Lampung berada di peringkat ke-26 nasional.
“Ibu dan Bapak tentu mencari tenaga kerja yang berkualitas. Jika SDM kita lemah, itu bisa menjadi beban, baik bagi dunia usaha maupun bagi pemerintah,” tegasnya.
Gubernur Mirza berkomitmen untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dan kompetitif melalui kebijakan yang mendukung pertumbuhan pelaku usaha di berbagai sektor.
Ia menyoroti capaian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Lampung tahun 2024 yang mencapai Rp483,88 triliun, di mana 59,39 persen kontribusinya berasal dari sektor pertanian, industri pengolahan, dan perdagangan. Nilai ini menempatkan Lampung sebagai provinsi dengan PDRB terbesar keempat di Pulau Sumatera.
“Potensi ini sangat besar. Dengan tata kelola yang baik, sektor-sektor tersebut bisa menjadi penggerak utama ekonomi Lampung,” katanya.
Selain itu, di sektor pariwisata, Gubernur Mirza berencana mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi di sekitar destinasi wisata unggulan. Ia juga memperkenalkan konsep “bottom-up economy”, yakni membangun kekuatan ekonomi dari desa sebagai fondasi ekonomi inklusif dan berkelanjutan.(*)
