rEposisi.com – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengukuhkan kepengurusan Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Provinsi Lampung Masa Bakti 2025-2030 di Balai Keratun, Komplek Kantor Gubernur Lampung, Bandarlampung, Rabu (21/5/2025).
Pengukuhan ini berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/229/V.07/HK/2025. Jihan Nurlela ditetapkan sebagai Ketua Umum, didampingi Jauharoh Haddad sebagai Ketua Harian, Eka Yulista Dewi sebagai Sekretaris, dan Nurul Fajri sebagai Bendahara.
Dalam sambutannya, Gubernur Mirza menekankan bahwa pelantikan ini bukan sekadar seremonial, melainkan peneguhan komitmen dan panggilan jiwa untuk mengabdi. “Amanah ini adalah bentuk kepercayaan dari masyarakat sekaligus tanggung jawab mulia yang harus diemban dengan ketulusan, integritas, dan semangat kolaborasi,” ujarnya.
Gubernur Mirza menjelaskan, dalam membangun menuju Indonesia Emas 2045, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan seluruh pemangku kepentingan harus berkolaborasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan kualitas sumber daya manusia (SDM).
“Penguatan SDM adalah salah satu fokus utama kita dalam lima tahun ke depan,” tegasnya. Namun, ia menyadari masih banyak masyarakat yang rentan dan belum tersentuh program pemerintah, bahkan di tengah berbagai intervensi yang sudah ada.
Untuk itu, Gubernur Mirza berharap, LKKS Lampung dapat fokus mengisi celah-celah tersebut agar tidak ada lagi masyarakat yang tertinggal dalam pembangunan.
“Jangan lupa bergandengan tangan dengan lembaga sosial, dunia usaha, media, dan masyarakat sipil, karena kalau semua ikut memamerkan peran, maka naskah kesejahteraan yang kita tulis hari jadi pertunjukan yang benar-benar menginspirasi buat masyarakat Lampung,” kata Gubernur.
Gubernur Mirza berharap LKKS Lampung 2025-2030 menjadi motor penggerak perubahan sosial, rumah besar yang nyaman untuk bekerja sama, dan ladang pengabdian yang luas untuk menebar kebaikan. Ia mengajak seluruh pengurus untuk memperluas jangkauan pelayanan sosial, mendorong pemberdayaan, dan menghidupkan semangat gotong royong agar kesejahteraan benar-benar dirasakan hingga ke akar rumput.
“Mari kita buktikan bahwa Lampung tidak hanya tumbuh dalam angka tapi juga akan tumbuh dalam rasa, tidak tumbuh dalam angka tapi juga empati kita,” tutupnya.
Sementara itu, Ketua Umum LKKS Provinsi Lampung Jihan Nurlela menyatakan LKKS akan menjadi mitra strategis pemerintah, terutama dalam menangani kelompok masyarakat yang termarjinalkan. Ia menyebut data desil 1 atau masyarakat miskin ekstrem di Lampung masih tinggi, sekitar 1 juta jiwa.
“LKKS harus hadir di celah-celah yang tidak terjangkau dari pemerintah, dari program formal-formal pemerintah,” tegas Jihan. Ia mencontohkan, masih banyak masyarakat yang tidak bisa mengakses kesehatan karena tidak punya BPJS, atau yang tidak merasakan program PKH, serta kesulitan dalam mengakses pendidikan.(*)
