Pembangunan BDI merupakan upaya strategis memperkuat daya saing industri melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang terstruktur dan tersertifikasi.
Wagub Jihan menjelaskan bahwa usulan pembangunan BDI merupakan tindak lanjut dari serangkaian konsultasi sebelumnya dengan jajaran Kemenperin.
Pemerintah Provinsi Lampung juga telah mengajukan proposal resmi yang telah mendapatkan dukungan penuh dari Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal.
“Kami hadir untuk menyinergikan kebutuhan penguatan daya saing industri di Lampung, khususnya melalui pembangunan SDM industri yang terstruktur dan tersertifikasi. Proposal sudah kami siapkan dan telah mendapat arahan serta dukungan dari Pak Gubernur,” ujarnya.
Sebagai bentuk kesiapan, Pemprov Lampung telah menyiapkan lahan seluas sekitar 7 hektare di kawasan Kota Baru, yang masuk dalam wilayah pengembangan pemerintahan dan industri.
Kawasan tersebut dinilai strategis karena telah memiliki embrio ekosistem pendidikan, dengan keberadaan perguruan tinggi seperti Institut Teknologi Sumatera (Itera).
Wagub Jihan berpendapat bahwa lokasi tersebut juga berdekatan dengan kawasan industri yang sudah eksis, sehingga dinilai ideal untuk pengembangan pendidikan dan pelatihan industri berbasis kebutuhan dunia kerja.
“Demand terhadap SDM industri di Lampung semakin tinggi. Saat ini kami memiliki SDM, namun belum seluruhnya tersertifikasi secara legal. Oleh karena itu, kehadiran BDI menjadi sangat penting,” tambahnya.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza menyampaikan bahwa kebutuhan terhadap SDM industri yang kompeten dan tersertifikasi memang terus meningkat seiring pertumbuhan sektor industri di berbagai daerah.
Ia menilai Lampung memiliki potensi besar untuk pengembangan industri, mengingat letak geografisnya yang strategis dan dekat dengan Jakarta.
Selain itu, basis industri Lampung yang didominasi agroindustri juga dinilai memiliki peluang untuk terus berkembang.
“Lampung ini salah satu daerah yang pertumbuhan industrinya bisa diprediksi akan sangat cepat. Kebutuhan SDM industri yang skillful dan tersertifikasi juga semakin mendesak,” ujarnya.
Meski demikian, Faisol mengakui bahwa keterbatasan anggaran menjadi tantangan dalam merealisasikan pembangunan BDI di berbagai daerah, termasuk Lampung.
Namun, ia menegaskan bahwa pemerintah pusat tengah mencari skema alternatif melalui model pengelolaan keuangan negara yang lebih optimal.
“Kita memang menghadapi keterbatasan anggaran, tetapi bukan berarti tidak ada solusi. Kami sedang mengupayakan model pembiayaan dan pengelolaan yang lebih adaptif agar kebutuhan ini tetap bisa dipenuhi,” jelasnya.
Rapat koordinasi ini menjadi langkah awal dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung pembangunan industri berbasis SDM.
Pemprov Lampung berharap pembangunan BDI dapat segera direalisasikan guna menjawab kebutuhan industri sekaligus meningkatkan daya saing daerah di tingkat nasional.(Adpim)
