rEposisi.com – Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas harga di daerah. Hal ini dibuktikan dengan keikutsertaan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan pembahasan Sertifikasi Produk Halal secara virtual, Selasa (4/3/2025).
Dalam rapat yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian tersebut, Staf Ahli Gubernur Lampung Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Zainal Abidin, turut hadir di Ruang Command Center Dinas Kominfotik Provinsi Lampung.
Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Ahmad Haikal Hasan, menegaskan bahwa sertifikasi halal merupakan peluang besar bagi Indonesia untuk menjadi pemimpin pasar produk halal dunia.
“Kita belum tertib dalam sertifikasi halal, padahal peluang ini sangat besar. Jika kita serius, Indonesia bisa menjadi nomor satu di dunia. Saat ini kita masih di peringkat 8, sementara China ada di posisi pertama,” ungkapnya.
Untuk itu, ia mengajak seluruh kepala daerah untuk lebih aktif mendorong para pelaku usaha dalam memperoleh sertifikasi halal.
“Kami siap mengerahkan pendamping, penyelia, auditor, hingga juru sembelih halal di setiap daerah. Jika ini berjalan optimal, pertumbuhan ekonomi bisa naik hingga 8%,” tambahnya.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pun menegaskan bahwa sertifikasi halal bukanlah bagian dari program Islamisasi, melainkan upaya memperkuat ketahanan ekonomi nasional.
“Jangan sampai sertifikasi halal dipandang sebagai upaya Islamisasi. Ini murni strategi ekonomi. Dengan 87% penduduk Indonesia beragama Islam, mereka tentu lebih memilih produk halal. Jangan sampai pasar besar ini justru dikuasai oleh produk luar negeri,” jelasnya.
Tito juga menekankan bahwa produk lokal harus menjadi penguasa di pasar domestik dan mampu bersaing di tingkat global.
“Kita harus memperkuat pasar dalam negeri dan, jika perlu, produk halal kita yang justru menyerbu pasar luar negeri,” tegasnya.
Selain meningkatkan daya saing, sertifikasi halal juga memberikan manfaat bagi pelaku usaha. Dengan label halal yang jelas, konsumen Muslim yang sebelumnya ragu dapat lebih yakin dalam membeli produk tersebut, sehingga meningkatkan potensi keuntungan bagi pengusaha.
Dalam kesempatan yang sama, Mendagri Tito Karnavian juga memaparkan perkembangan inflasi di Indonesia.
Berdasarkan data terbaru, inflasi nasional secara tahunan (Februari 2025 dibanding Februari 2024) tercatat sebesar -0,09%. Sementara itu, inflasi bulan ke bulan (Februari 2025 terhadap Januari 2025) mencapai -0,48%.
Dengan angka tersebut, Indonesia berhasil mencatatkan prestasi membanggakan dalam pengendalian inflasi:
✅ Peringkat 10 dari 186 negara dunia (dengan inflasi terendah hingga tertinggi)
✅ Peringkat 1 dari 24 negara G20
✅ Peringkat 3 dari 11 negara ASEAN
“Inflasi yang terkendali ini adalah hasil kerja keras pemerintah pusat dan daerah. Target kita adalah menjaga inflasi dalam kisaran 1,5% hingga 3,5%, karena angka ini menguntungkan baik produsen maupun konsumen,” kata Tito.
Ia juga menyoroti bahwa isu utama yang paling diperhatikan masyarakat saat ini adalah biaya hidup dan harga barang serta jasa, sehingga pengendalian inflasi menjadi fokus utama pemerintah.
Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, dalam laporannya menyebutkan bahwa deflasi pada Februari 2025 didorong oleh turunnya harga sejumlah komoditas utama.
“Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga serta Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau menjadi penyumbang utama deflasi,” ujarnya.
Beberapa komoditas yang mengalami penurunan harga signifikan, antara lain:
✅ Tarif listrik
✅ Daging ayam ras
✅ Bawang merah
✅ Cabai merah & cabai rawit
✅ Tomat
✅ Telur ayam ras
Sementara itu, komponen inti mengalami inflasi sebesar 0,25%, didorong oleh kenaikan harga emas perhiasan, kopi bubuk, dan mobil.
Dengan kondisi inflasi yang terkendali serta dorongan kuat terhadap sertifikasi produk halal, diharapkan ekonomi Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung, semakin berkembang dan kompetitif di pasar global.(Dinas Kominfotik Provinsi Lampung)
