rEposisi.com – Sejumlah nelayan yang tergabung dalam Forum Komunikasi Nalayan Ranjungan Nusantara (FKNRN) Lampung, sampaikan sejumlah keluhan yang dialami selama ini. Hal tersebut diutarakan secara langsung dihadapan Anggota Komisi II DPRD Provinsi Lampung. Diruang rapat Komisi, Senin (20/03/2023).
“Hadirnya kami disini menyampaikan keluhan yang selama ini kami rasakan, nelayan pesisir yang ada di sejumlah daerah,” kata perwakilan Forum Komunikasi Nalayan Ranjungan Nusantara (FKNRN) Lampung Timur, Ubai (45).
Untuk itu, kata Ubai, ada beberapa poin yang perlu segera ditindaklanjuti oleh anggota DPRD Lampung, secepat mungkin. Agar tidak terjadi hal – hal yang tidak diinginkan. Pertama, FKNRN meminta adanya upaya penindakan hukum kepada nelayan yang menggunkan alat tidak ramah lingkungan. Karena, jelas alat yang dipakai mengganggu ekosistem laut.
Kedua, permasalahan BBM yang sulit didapat. Jika pun ada, harganya tinggi, dengan kisaran Per-liter 10-11 ribu.
“Ini sangat sulit bagi kami. Jadi, kami minta adanya solusi dari bapak ibu dewan yang terhormat,” ujarnya.
Selanjutnya, yang ketiga adalah permohonan bantuan untuk pemasaran produk dari para nelayan. Karena, kami memiliki produk olahahan, seperti Basreng dan lainnya. Kami berharap produk kami bisa di pasarkan.
Kemudian yang keempat, bantuan modal, kami dari FKNRN meminta pengutan permodalan, agar bisa menguatkan usaha kami di Lampung timur khususnya, dan lampung pada umumnya.
“Nah, untuk yang terakhir, kami meminta agar DPRD bisa membantu standar harga ranjungan. Karena, selama ini harga nya tidak stabil. Dan tentunya membuat kami resah,” tegasnya.
Di tempat yang sama, warga nelayan asal Bandar Surabaya Lamteng, Romi (50) mengharapkan aspirasi yang disampaikan dapat direalisasikan secepatnya. Sehingga, perekonomian warga nelayan bisa tercupi dan stabil.
“Kami minta Akses jalan menuju dan keluar dari pesisir pantai diwilayah kami, diperbaiki. Karena, akses jalan dapat mempengaruhi hasil penjualan hasil perikanan,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Lampung Siti Rahma mengatakaan, pihaknya akan mengandeng DKP dan Polda Lampung dalam menindak tegas nelayan yang mengunakan alat tangkap yang merusak serta perompak yang mengambil hasil nelayan secara paksa.
“Kita tahu, saat ini ada satuan POLAIRUD yang ada di sana. Akan tetapi, karena keterbatasan personil penanganan belum maksimal. Untuk itu saya akan berkoordinasi dengan Polda Lampung guna membicarakaan masalah keamanan guna melindungi nelayan yang masuk di wadah Forum Nelayan Rajungan Nusantara, apakah perlu ada penambahan personil, apalagi dari penelusuran, perompak banyak dari luqr Provinsi Lampung,” kata dia.
Ditambahkan Legislator Partai Nasdem itu, terkait harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang tinggi dampak pembelian ke pihak ketiga. Komisi II yang bermitra dengan DKP Provinsi Lampung dan Pertamina, mencoba akan berbicara apakah perlu ada penambahan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN)
“Jangan sampai dari pendataan, jumlah yang ada, tidak mencukupi untuk pembuatan SPBN , dimana antara pendapatan dan pemasukan tidak berimbang. Sehingga hal ini perlu pengkajian,” kata dia.
Senada, Sekretaris Komisi II Lesti Putri Utami menjelaskan bahwa permasalahan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan bukan terjadi di 3 kabupapten ini saja. Akan tetapi permasalahan yang sama juga terjadi di Kabupaten Lampung Selatan.
“Saat reses kita juga mendapat masukan dari para nelayan, mengenai masalah alat tangkap tidak ramah. Untuk itu langkah tegas harus dilakukan DKP dan Polda Lampung dalam menindak pelangar hukum. Karena, masalah ini terjadi hampir diseluruh Provinsi Lampung,” kata dia.
Terkait akses jalan dan SPBN akan kita coba usulkan ke dinas terkait, karena hal ini perlu kajian lebih mendetail terkait alokasi anggaran yang besar.
“Saya berharap, jika nantinya jalan dan SPBN terealisasi, masyarakat mampu memelihara agar terpeliharan dengan baik. Karena kita tahu, permasalahan menjaga lebih sulit dari pada mengusulkana guna direalisasikan,” kata legislator PDIP Lampung itu. (Rls)
