Reposisi.com Ketua DPRD Provinsi Lampung, Mingrum Gumay merespon soal diresmikannya Permenaker Nomor 2/2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) yang mengharuskan pengambilan JHT pada usia 56 tahun.
Menurut Mingrum, JHT merupakan hak buruh. Karenanya meskipun dalam aturan minimal pengambilan JHT pada usia 56 tahun, namun seharusnya dapat dilakukan pengecualian dengan kondisi tertentu.
“Dalam peraturan tersebut menyebutkan bisa diambil usia 56, harusnya ada solusi yang lain. Artinya sebagai pengecualian terhadap hal-hal yang sifatnya penting,” beber Mingrum, Senin (14/2).
Apalagi, terkait persoalan apakah seluruh buruh akan pensiun di usia tersebut. Karena yang ditakutkan ialah buruh sebelum masuk usia tersebut telah berhenti baik karena keputusan sendiri maupun karena kondisi perusahaan.
“Kalau buruh bekerja sampai usia 56 tahun, tujuan Permen Menaker salah satunya untuk memberikan perlindungan kepada buruh jika tidak bertentangan dengan aturan-aturan diatasnya. Namun, itukan permen bukan Undang-undang, maka kita harus lihat undang-undang lebih tinggi. Yang jelas undang-undang tenaga kerja lebih memberikan perlindungan kerja kepada buruh salah satunya,” tambahnya.
Karenanya, Mingrum mengaku siap mendiskusikan hal ini lebih lanjut. “Memang yang jadi persoalan ialah usia tersebut. Karenanya hal ini harus didiskusikan, karena berbeda dengan aturan sebelumnya yang bisa diambil sebelum berusia 56 tahun,” tandasnya. (rnn)
