rEposisi.com – Kasus kebocoran data nasabah dan kejahatan skimming yang menguras dana nasabah menjadi penanda bahwa Bank Lampung gagal memberi jaminan keamanan data dan dana nasabahnya. Kejadian tersebut sekaligus “menampar” muka Gubernur Lampung Arinal Djunaidi yang saat ini mempercayai penuh pembenahan Bank Lampung kepada Sekprov Lampung Fahrizal Darminto sebagai Komisaris Utama.
“Saya kira sudah sangat jelas bahwa penugasan yg diberikan Gubernur Arinal kepada Sekprov Fahrizal untuk mengawal pembenahan di Bank Lampung tidak dapat dijalankan dengan optimal sehingga dampak positifnya belum dapat disaksikan oleh publik,” kata Pengamat Kebijakan Publik Lampung, Nizwar Affandi, Rabu (8/6).
Untuk itu, Fahrizal disarankan konsen sebagai tugas utamanya memimpin perangkat daerah atau mundur dari Bank Lampung.
“Karena itu saran saya sebaiknya Sekprov Fahrizal lebih baik berkonsentrasi penuh pada tugas utamanya saja memimpin perangkat daerah dan segera mengajukan permohonan pengunduran diri dari Bank Lampung. Tidak bijaksana jika terus memaksakan diri menerima tugas yang tidak mampu dikerjakan dengan optimal,” jelasnya.
Kasus kebocoran data nasabah sambung Affan, jelas sangat fatal dan memalukan.
“Memalukan sekali, sebagai bank daerah yang selama ini menjadi kebanggaan masyarakat Lampung kasus ini sangat fatal karena sejatinya fitrah perbankan itu menyimpan dana publik dengan aman. Sebaliknya publik juga mempercayai dananya disimpan di bank karena pertimbangan keamanan, jika jaminan itu tidak dapat terjaga maka kepercayaan publik bisa runtuh untuk menyimpan dananya di Bank Lampung,” bebernya.
Menurut Affan juga, selain buruknya kinerja, penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) di Bank Lampung juga masih tertinggal dibandingkan perbankan daerah lainnya di wilayah Sumatera, seperti Bank Sumatera Selatan, Bank Sumatera Barat, dan Bank Sumatera Utara.
“Saya memperoleh info yang tentu masih perlu diverifikasi lagi bahwa dua tahun terakhir nilai penyaluran kredit nasabah di Bank Lampung hanya kisaran lima ratusan miliar. Jika dibagi dengan 36 cabang selama 24 bulan, itu berarti rata-rata satu cabangnya hanya memberikan kredit kepada nasabah hanya sekitar lima sampai enam ratus juta perbulan. Kalau benar hanya segitu maka kinerja Bank Lampung masih sama seperti BPR konvensional,” ujarnya.
Ditambah lagi beberapa tahun terakhir, sejumlah direksi Bank Lampung mengundurkan diri, seperti yang terakhir Direktur Operasional PT Bank Lampung Fahmi Ridho resmi mengundurkan diri pada 16 April 2022.
“Pengunduran diri sejumlah direksi itu menjadi pertanyaan besar, apakah memang secara teknis perbankan tantangan pekerjaan di internal Bank Lampung dirasakan terlalu berat oleh mereka atau lebih karena faktor non teknis perbankan terkait suasana lingkungan kerja yang berada di bawah naungan Pemprov Lampung yang dirasakan tidak sehat sehingga mereka memilih mundur daripada meneruskan,” jelasnya.
Untuk itu tegas Affan, agar Gubernur Arinal secara jantan mengakui bahwa setelah tiga tahun memimpin Lampung dirinya memang belum mampu melakukan perbaikan di tubuh BUMD-BUMD milik Pemprov Lampung, termasuk Bank Lampung. Gubernur Arinal disarankan untuk menahan keinginannya menambah BUMD-BUMD baru jika BUMD yang sudah ada pun belum bisa dibenahi.
“Tunjukkan dulu kepada publik bukti nyata bahwa Gubernur Arinal telah mampu membuat BUMD-BUMD itu tidak lagi bergantung kepada penyertaan dan tambahan modal dari APBD, perlihatkan dengan jelas bahwa ia telah berhasil membuat BUMD-BUMD memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah. Penuhi dulu poin ke-7 dari 33 Janji Kerja yang beliau janjikan, bahwa BUMD-BUMD akan difungsikan menangani komoditas-komoditas strategis bidang pertanian untuk menjamin kepastian pasar. Saya khawatir alih-alih membaik kondisi BUMD-BUMD justru kian memburuk selama tiga tahun kepemimpinan Gubernur Arinal, kecuali jika beliau dapat menyajikan data yang membantahnya,” tandasya.(win)
