Budi Yuhanda: Jalan Desa dan Sumur Bor Jadi Problem Masyarakat Dapil VI

- Jurnalis

Rabu, 6 Agustus 2025 - 20:38 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bandar Lampung, — Anggota DPRD Provinsi Lampung, Budi Yuhanda, mengungkapkan bahwa persoalan infrastruktur jalan desa dan pengadaan sumur bor menjadi keluhan utama masyarakat di Daerah Pemilihan (Dapil) VI yang meliputi Kabupaten Mesuji, Tulang Bawang, dan Tulang Bawang Barat.

Keluhan tersebut disampaikan masyarakat secara langsung saat kegiatan reses yang dilakukan di sejumlah titik.

“Permasalahan jalan desa muncul karena anggaran dana desa, khususnya di Kabupaten Mesuji, masih sangat minim. Oleh karena itu, masyarakat sangat berharap adanya bantuan dari pemerintah provinsi, baik untuk pembangunan jalan desa maupun pengadaan sumur bor, terutama karena kita sedang memasuki musim kemarau,” kata Budi Yuhanda. Rabu (06/08/2025).

Baca Juga :  Mingrum Janji Perhatikan P3A

Senior NasDem Lampung itu menjelaskan, di beberapa desa, kondisi jalan masih berupa bebatuan dan belum pernah tersentuh pembangunan. Menurutnya, jalan-jalan tersebut idealnya sudah harus dicor agar layak digunakan masyarakat.

“Kalau di Mesuji itu ada beberapa titik yang belum tergarap sama sekali. Jalan masih berupa bebatuan dan sangat perlu dicor. Ini sejalan dengan program prioritas Gubernur Lampung yang juga sudah dituangkan dalam RPJMD. Maka dari itu, sangat penting untuk kita selaraskan dengan aspirasi masyarakat di desa,” ujarnya.

Lebih lanjut, Anggota Fraksi NasDem DPRD Provinsi Lampung itu mengatakan bahwa jika anggaran provinsi dapat dialokasikan secara merata ke setiap kabupaten, dampaknya akan sangat dirasakan oleh masyarakat desa.

Baca Juga :  Vaksinasi Grindra Sasar 20.000 Kader Se-Lampung

“Kalau anggarannya cukup dan dibagi merata per kabupaten, saya kira pembangunan jalan desa bisa terealisasi dengan baik. Hasilnya pun sudah mulai terlihat dan mendapat apresiasi dari masyarakat,” ungkapnya.

Selain jalan desa dan sumur bor, Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Lampung itu juga menyinggung program hunian hijau yang dinilai turut mencakup aspek perbaikan infrastruktur pedesaan.

“Program hunian hijau juga mencakup perbaikan jalan desa. Ini perlu lebih digencarkan karena sudah menjadi salah satu program prioritas yang kita dukung penuh,” tutup Budi.

Berita Terkait

Kunjungan ke DPRD Lampung, KPK : Lemahnya Pengawasan Buka Celah Korupsi!
Komisi III DPRD Provinsi Lampung Mendukung Langkah Cepat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Untuk Mendata dan Memverifikasi Pemanfaatan Ruang Milik Jalan (RUMIJA) Oleh Perusahaan Penyelenggara Jaringan Fiber Optik.
Pimpinan dan Anggota Komisi VII Siap Hadiri “Kita Indonesia” RRI
Pemprov Lampung Serahkan Dokumen Raperda APBD Tahun Anggaran 2026 Kepada DPRD Lampung
Dewan Apresiasi Langkah Pemprov, Alokasikan Biaya Pendidikan Rp100 M
Rapat Paripurna Raperda Perubahan APBD 2025 Disepakati, DPRD dan Pemprov Lampung Perkuat Sinergi
DPRD Lampung Sahkan 30 Target Propemperda 2026
DPRD Lampung Gelar Rapat Paripurna Istimewa Dengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo Subianto
Berita ini 2 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 6 November 2025 - 14:33 WIB

Kunjungan ke DPRD Lampung, KPK : Lemahnya Pengawasan Buka Celah Korupsi!

Senin, 25 Agustus 2025 - 16:36 WIB

Komisi III DPRD Provinsi Lampung Mendukung Langkah Cepat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Untuk Mendata dan Memverifikasi Pemanfaatan Ruang Milik Jalan (RUMIJA) Oleh Perusahaan Penyelenggara Jaringan Fiber Optik.

Jumat, 22 Agustus 2025 - 20:00 WIB

Pimpinan dan Anggota Komisi VII Siap Hadiri “Kita Indonesia” RRI

Rabu, 20 Agustus 2025 - 19:56 WIB

Pemprov Lampung Serahkan Dokumen Raperda APBD Tahun Anggaran 2026 Kepada DPRD Lampung

Rabu, 20 Agustus 2025 - 16:31 WIB

Dewan Apresiasi Langkah Pemprov, Alokasikan Biaya Pendidikan Rp100 M

Berita Terbaru