rEposisi.com – Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam mempercepat hilirisasi sektor ekonomi kreatif (Ekraf). Hal tersebut disampaikan Gubernur saat mendampingi Menteri Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya, dalam diskusi bersama 25 pelaku ekraf Lampung di El’s Coffee Roastery, Minggu (15/2/2026).
Gubernur Mirza mengungkapkan bahwa kekuatan ekonomi Lampung saat ini didorong oleh sektor primer dengan PDRB mencapai Rp520 triliun pada tahun 2025. Namun, ia menyayangkan masih besarnya komoditas mentah yang keluar dari Lampung tanpa proses pengolahan lebih lanjut.
”Komoditas primer kami itu 150 triliun. Baru sekitar 40 triliun hingga 50 triliun yang terhilirisasi. 100 triliun itu belum terhilirisasi. Kalau kita mampu melakukan hilirisasi, satu gelas kopi misalnya, nilainya bisa naik 10 kali lipat,” ujar Gubernur Mirza.
Gubernur kemudian menyoroti pentingnya inovasi dan kreativitas sebagai kunci peningkatan nilai tambah yang tidak dapat diduplikasi. Ia menilai UMKM ekraf memiliki multiplier effect yang tinggi bagi perekonomian daerah. Apalagi, daya beli masyarakat Lampung saat ini tengah meningkat signifikan berkat kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menaikkan harga gabah dan jagung di tingkat petani.
Namun, Gubernur juga memberikan catatan kritis terkait manajemen UMKM di Lampung. Saat ini tercatat ada 480 ribu UMKM, namun banyak di antaranya yang terjebak pada persaingan internal karena memproduksi produk sejenis dalam skala masif.
”Saya cek ada 3.000 merek keripik singkong di Lampung. Akhirnya persaingannya sangat kencang di bawah. Kita butuh kolaborasi dengan Kementerian Ekraf untuk melakukan akurasi dan kurasi. UMKM yang sudah go global harus kita tarik untuk membangun supply chain bagi pelaku di bawahnya agar mereka bisa bangkit bersama, bukan justru saling mematikan,” tegasnya.
Sektor pariwisata juga menjadi primadona baru. Gubernur menyebut kunjungan wisatawan nusantara ke Lampung melonjak drastis mencapai 24 juta orang pada tahun 2025, dengan estimasi perputaran uang mencapai Rp40 triliun. Angka ini diprediksi akan kembali tumbuh sebesar 50 persen pada tahun 2026.
Menekraf mengungkapkan berbagai langkah strategis yang tengah dilakukan kementeriannya. Salah satu terobosan penting adalah kerja sama dengan Kementerian Keuangan dalam penyediaan plafon Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus sektor kreatif hingga Rp500 juta per pelaku usaha.
Di tingkat birokrasi, Menekraf mendorong Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memperkuat kelembagaan dengan membentuk Dinas Ekonomi Kreatif. Ia mengapresiasi langkah Gubernur Lampung dan para kepala daerah yang mulai menyisipkan nomenklatur Ekraf dalam struktur organisasi perangkat daerahnya.
Kementerian Ekonomi Kreatif kedepan akan memfokuskan 80 persen energinya sebagai akselerator bagi pelaku usaha yang sudah berdaya agar mampu menembus pasar internasional.
“Tugas kementerian ini adalah mencari Local Hero untuk kita dorong ke pasar nasional, dan mencari National Champion untuk kita bawa Go Global,” pungkas Menekraf. (*)
