Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Andika Wibawa, menyatakan dukungannya terhadap wacana program wajib militer bagi pemuda dan remaja yang digagas oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Menurutnya, program semacam ini bisa diadopsi di Provinsi Lampung dengan catatan penerapannya dilakukan secara tepat sasaran.
Andika menilai pelatihan wajib militer tidak hanya bermanfaat untuk membentuk fisik yang kuat, tetapi juga membina mental generasi muda, terutama dalam hal kedisiplinan dan rasa hormat terhadap sesama.
“Kenakalan remaja dan perilaku menyimpang, khususnya pada anak-anak yang putus sekolah, kerap disebabkan oleh berbagai faktor seperti kurangnya perhatian keluarga, pengaruh lingkungan, dan paparan konten negatif dari media serta teknologi,” ujarnya usai kegiatan Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kedaton, Sabtu (10/5).
Andika menambahkan, di beberapa daerah, termasuk kampung halamannya Lampung Tengah, banyak remaja yang nekat melakukan tindakan kriminal seperti pembegalan demi kebutuhan ekonomi, bahkan untuk hal sepele seperti berjudi atau mengikuti hiburan malam.
Ia juga menyoroti pentingnya memberikan arahan dan kegiatan positif kepada generasi muda agar tidak terjerumus dalam hal-hal negatif. Meski teknologi seperti media sosial memiliki dampak buruk, Andika melihat sisi positifnya, seperti potensi kreatif dan peluang penghasilan tambahan.
“Sekarang ini ada anak-anak yang bisa bikin konten di TikTok dan menghasilkan uang. Walau kecil, setidaknya bisa mencukupi kebutuhan pribadi mereka. Artinya, tetap ada sisi positifnya, meski yang negatif memang lebih dominan,” jelasnya.
Mengenai wacana wajib militer, Andika menyarankan agar program ini diterapkan secara bertahap dan dievaluasi terlebih dahulu di tingkat nasional. Ia menekankan perlunya melihat kesiapan daerah dan respon masyarakat, khususnya dari para orang tua.
“Kita mendukung, tapi perlu dilihat dulu hasilnya di Jawa Barat. Jangan sampai menimbulkan polemik di masyarakat, apalagi jika menyangkut anak perempuan. Pasti banyak orang tua yang khawatir,” ungkapnya.
Andika juga menegaskan pentingnya penetapan batas usia yang jelas dalam program ini agar tidak salah sasaran.
“Kalau untuk anak seusia SMP, saya rasa masih terlalu dini. Tapi kalau sudah SMA dan cukup matang, program ini justru bisa membentuk karakter mereka. Namun yang lebih utama adalah menjangkau anak-anak putus sekolah seusia SMA. Karena negara bertanggung jawab terhadap anak-anak terlantar dan fakir miskin, maka perhatian khusus perlu diberikan kepada mereka,” pungkasnya.
