Bandar Lampung, — Dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), Fraksi PKS DPRD Provinsi Lampung menyelenggarakan diskusi publik bertajuk “Meneropong Masa Depan Lampung dalam Perspektif Pendidikan”, yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi DPRD Provinsi Lampung, Jumat (02/05/2025).
Acara dibuka secara resmi oleh Ketua Fraksi PKS DPRD Lampung, Ade Utami Ibnu dan dilanjutkan dengan pidato kunci (keynote speech) oleh Ketua DPW PKS Lampung, Ahmad Mufti Salim yang menekankan pentingnya visi pendidikan yang berlandaskan nilai keimanan, akhlak mulia, serta berorientasi pada daya saing daerah menuju Lampung Emas 2045.
“Kami di PKS diantara rujukan bagi anggota PKS ketika berada di ranah kebijakan publik ada platform pembangunan, bahwa cita-cita pendahulu kita dalam alinea ke 4, diantaranya mencerdaskan kehidupan bangsa, termaktub dalam platform pembangunan PKS, ” ungkap alumni
Diskusi ini menghadirkan narasumber dari berbagai latar belakang, yaitu: Thomas Ameriko, – Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung; Hendra Putra,– Ketua MKKS SMA Negeri Lampung; Prof. Dr. Abdurrahman – Akademisi Universitas Lampung.
Dengan dimoderatori oleh Muhamad Ghofur, Bendahara Fraksi PKS, forum ini membahas tantangan dan peluang pendidikan di Lampung, mulai dari angka putus sekolah, kualitas tenaga pengajar, pemerataan akses, hingga keterkaitan dengan dunia industri dan pembangunan SDM lokal.
Dalam paparan dan diskusi, terungkap bahwa kualitas pendidikan di Lampung masih menghadapi tantangan besar. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) hanya mencapai 8,36 tahun dan Harapan Lama Sekolah (HLS) sebesar 31,21 tahun—masih berada di peringkat terbawah di Sumatera. Selain itu, angka putus sekolah jenjang SMP dan SMA masih tinggi, dan kompetensi guru masih di bawah standar nasional. Fraksi PKS mendorong implementasi Pasal 31 UUD 1945 yang progresif-, khususnya kewajiban negara membangun sistem pendidikan yang berakar pada nilai keimanan dan akhlak, serta pengalokasian anggaran pendidikan minimal 20% dari APBD.
Diskusi ini juga memperkuat pentingnya kolaborasi antara pemerintah, akademisi, pelaku pendidikan, legislatif, dan sektor swasta, termasuk dunia usaha yang turut diundang sebagai narasumber pendukung pendidikan.
Fraksi PKS menegaskan bahwa hasil dari diskusi ini akan menjadi bahan advokasi dan rujukan kebijakan pendidikan di Provinsi Lampung ke depan. “Pendidikan bukan hanya urusan angka dan bangunan sekolah, tapi tentang membangun manusia Lampung yang beriman, berakhlak mulia, cerdas, dan berdaya saing global,” tutup Ade Utami.
