rEposisi.com – Komisi Informasi (KI) Pusat RI berkolaborasi dengan KI Propinsi Lampung akan menyelenggarakan Diskusi Kelompok Terfokus (FGD) Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) di Propinsi Lampung pada besok, Senin, 19 April siang di Hotel Novotel Bandarlampung.
Penyusunan IKIP merupakan salah satu program prioritas KI Pusat yang merupakan salah satu mekanisme untuk mengukur sejauhmana implementasi Undang Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di 34 propinsi se Indonesia. Kegiatan ini difasilitasi oleh Komisi Informasi Pusat. Sesuai arahan Kemenkopolhukam, dalam pelaksanaan IKIP diperlukan sinergi kuat antara KI Pusat dan KI Propinsi.
Di propinsi Lampung, persiapan pelaksanaan Penyusunan IKIP ini sudah dimulai dari bulan Februari 2021 dengan membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Daerah yang terdiri dari 5 orang komisioner KI Propinsi dan 2 orang dari pihak eksternal.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Untuk memantapkan pelaksanaannya, 7 orang anggota Pokja Daerah IKIP ini telah mengikuti TOT IKIP yang diselenggarakan oleh KI Pusat. Demikian ditegaskan oleh Ir. Ahmad Alwi Siregar, Ketua Komisi Informasi Propinsi Lampung dalam keterangannya.
Selanjutnya, Alwi Siregar yang juga sebagai anggota Pokja Daerah IKIP, menerangkan bahwa Pokja Daerah sudah menjaring 9 orang Informan Ahli yang berlatarbelakang akademisi, CSO, Pemerintah, Pelaku Usaha dan/atau Profesional.
Anggota Pokja Daerah telah mewawancarai para informan ahli menggunakan kuesioner yang mencakup 3 dimensi : fisik dan politik, ekonomi, dan hukum. Kuesioner yang terdiri dari sub sub indikator ini untuk mempermudah pengukuran konsep keterbukaan informasi dimana prinsip prinsip utamanya dijabarkan dlm berbagai elemen pokok hak asasi manusia.
Pengukuran IKIP ini dengan melakukan survey yang menggunakan metode gabungan antara kuantitatip dan kualitatip, baik melalui wawancara maupun Diskusi Kelompok Terfokus, serta Pengelolaan Data.
Sedangkan Muhammad Fuad, komisioner Komisi Informasi Lampung selaku Ketua Pokja Daerah IKIP Propinsi Lampung menambahkan bahwa dalam Diskusi Kelompok Terfokus hari Senin ini akan diikuti oleh ke tujuh anggota pokja daerah, 9 informan ahli, dan Tim KI Pusat.
Agenda dalam FGD tersebut adalah penyampaian Nilai Sementara Indeks Keterbukaan Informasi Publik di Propinsi hasil penilaian 9 informan ahli IKIP Propinsi; Paparan Informasi, Data, dan Fakta IKIP Propinsi, dilanjutkan pendalaman dan diskusi oleh para narasumber Informan Ahli, dan proses perumusan Nilai IKIP Propinsi oleh Tim Ahli IKIP. Nilai nilai IKIP itu memiliki 5 kategori : buruk sekali, buruk, sedang, baik, dan baik sekali.
Dalam FGD IKIP Di Lampung ini akan dihadiri oleh Komisioner Komisi Informasi Pusat Cecep Suryadi NA dan Informan Ahli Pusat Fransiskus Surdiasis.(ist/win)
