PRD Provinsi Lampung menegaskan komitmennya untuk mengatasi keluhan petani terkait harga singkong yang tidak stabil. Sebagai bagian dari upaya ini, DPRD telah memanggil perwakilan petani, pengusaha, dan OPD terkait, serta mengawal proses penandatanganan MoU mengenai harga singkong. Selain itu, DPRD juga membentuk Panitia Khusus (Pansus) Tata Niaga Singkong.
Wujud Nyata DPRD dalam Mencari Solusi
Wakil Ketua DPRD Lampung, Maulidah Zauroh, menjelaskan bahwa pembentukan Pansus ini merupakan langkah nyata dari DPRD dalam mencari solusi agar harga singkong dapat menguntungkan semua pihak, baik petani maupun pengusaha.
“Pansus ini adalah jawaban atas aspirasi masyarakat. MoU harga singkong sebelumnya sudah ditetapkan, tetapi implementasinya di lapangan belum maksimal. Maka, langkah ini diambil untuk menemukan solusi hingga tercipta regulasi yang tepat,” ungkap Maulidah saat diwawancarai, Rabu (08/01/2025).
Maulidah menambahkan bahwa tujuan utama Pansus Tata Niaga Singkong adalah untuk memastikan stabilitas harga singkong sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.
“Harapan kami, Pansus ini bisa menghasilkan solusi yang memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak,” tambahnya.
Analisis dan Regulasi untuk Harga yang Berkeadilan
Pansus yang telah dibentuk akan segera melakukan analisis menyeluruh di lapangan, mencakup kondisi petani, pengusaha, serta situasi tata niaga singkong itu sendiri.
“Hasil analisis di lapangan nantinya akan menjadi rekomendasi untuk Pemprov Lampung dalam membuat kebijakan strategis, baik berupa Perda maupun kebijakan lainnya,” jelas Maulidah.
Tanggapan dari Ketua Komisi II DPRD Lampung
Ketua Komisi II DPRD Lampung, Ahmad Basuki (Abas), menegaskan bahwa pembentukan Pansus ini bertujuan agar persoalan klasik terkait anjloknya harga singkong tidak terulang lagi.
“Masalah harga singkong yang selalu menjadi keluhan setiap tahun tidak boleh terulang. Awal tahun baru ini menjadi momentum untuk mewujudkan harga singkong yang berkeadilan bagi petani,” tegasnya.
Ahmad Basuki menambahkan bahwa langkah awal Pansus adalah mengumpulkan data, termasuk hasil survei di lapangan, serta berkonsultasi dengan para pakar.
“Anggota Pansus berjumlah 20 orang, mayoritas berasal dari Komisi II, yang diusulkan oleh masing-masing fraksi,” ujarnya.
Perjuangkan Pupuk Bersubsidi untuk Petani Singkong
Selain fokus pada stabilitas harga, Ahmad Basuki juga menegaskan bahwa Pansus akan memperjuangkan alokasi pupuk bersubsidi khusus untuk petani singkong di Lampung.
“Kami akan mengupayakan alokasi kuota pupuk bersubsidi agar kebutuhan petani singkong dapat terpenuhi,” tutupnya.
Dengan langkah-langkah konkret ini, DPRD Lampung berharap kestabilan tata niaga singkong dapat tercapai, memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan, terutama petani.
