rEposisi.com – Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela melakukan pertemuan dengan Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti dalam rangka memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam mendukung penguatan tata niaga komoditas unggulan Lampung yaitu ubi kayu, di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Rabu (22/4/2026).
Pertemuan ini juga menjadi ruang koordinasi percepatan implementasi alat ukur kadar pati serta penyelarasan program kerja.
Langkah ini diharapkan dapat menjadi upaya konkret dalam meningkatkan kualitas tata niaga komoditas daerah, sekaligus memperkuat sistem perdagangan yang lebih transparan, tertib, dan berkeadilan.
Dalam kesempatan tersebut, Wagub Jihan menegaskan bahwa Provinsi Lampung memiliki posisi strategis sebagai produsen ubi kayu terbesar di Indonesia.
Namun, besarnya potensi tersebut perlu didukung dengan kebijakan yang tepat serta pemanfaatan teknologi yang mampu meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam sistem perdagangan.
Pemerintah Provinsi Lampung sendiri telah menetapkan Harga Acuan Pembelian (HAP) singkong/ubi kayu sebesar Rp1.350 per kilogram dengan batas maksimal rafaksi 15%. Bahkan harga di lapangan telah mengalami kenaikan menjadi Rp1.450 per kilogram.
Menurutnya, salah satu tantangan utama yang masih dihadapi adalah belum optimalnya standardisasi pengukuran kadar pati, yang berpengaruh terhadap penentuan harga di tingkat industri.
Karena itu, percepatan implementasi alat ukur kadar pati menjadi hal yang sangat penting untuk memberikan kepastian bagi petani maupun pelaku usaha.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat ekosistem perdagangan komoditas.
Pemprov berharap dukungan dari Kementerian Perdagangan untuk mengedukasi dan mensosialisasikan kepada para industri tapioka terhadap alat ukur kadar pati yang direkomendasikan, termasuk mengatur dan mengawasi tera timbangan.
Sementara itu, Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti menyampaikan bahwa Kementerian Perdagangan akan terus bersinergi dengan pemerintah daerah dalam menciptakan sistem perdagangan yang transparan, tertib niaga, dan berkeadilan.
Dengan memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah secara bersama-sama, langkah ini menjadi strategi penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan, sekaligus memperkokoh posisi Lampung sebagai salah satu pusat produksi komoditas unggulan nasional. (Adpim)
