rEposisi.com – Sekretaris Fraksi Demokrat DPRD Lampung berharap, Presiden Jokowi dapat gelontorkan anggaran lebih besar untuk penanganan jalan di Lampung.
Atas kehadiran bapak Presiden Republik Indonesia ke Provinsi Lampung hari ini, “Saya Deni Ribowo Sekretaris Fraksi Demokrat DPRD Provinsi Lampung berharap kepada bapak Presiden untuk menggelontorkan anggaran pusat lebih besar lagi guna perbaikan infrastruktur jalan yang ada di Provinsi Lampung,” ucapnya.
Pemerintah Provinsi Lampung, kata Deni, dalam hal ini Gubernur dan DPRD Lampung sudah berupaya maksimal untuk menangani beberapa ruas jalan yang rusak parah rusak sedang dan rehab beberapa ruas jalan yang ada di Provinsi Lampung yang sempat tidak tertangani karena anggarannya di refusing untuk penanganan Covid yang ada di Provinsi Lampung sejak Maret 2020 sampai pertengahan 2022.
“Kehadiran bapak Presiden Republik Indonesia di Provinsi Lampung adalah yang ditunggu oleh masyarakat Lampung agar beberapa ruas jalan yang perlu penanganan anggaran yang cukup besar bisa diambil alih juga oleh Kementerian PUPR,” kata dia.
Deni menjelaskan, adapun ruas ruas jalan yang sedang dilakukan pengerjaan sampai dengan hari ini mulai 14 April kemarin beberapa lelang proyek infrastruktur jalan di Provinsi Lampung sudah keluar kontraknya, dan sudah mulai berjalan pengerjaan nya sehingga pembangunan di Provinsi Lampung sebetulnya sudah berjalan apa adanya dengan keadaan anggaran yang ada di Provinsi Lampung, walaupun dulu sebagaimana diketahui Provinsi Lampung sempat mengajukan pinjaman ke PT. SMI sebesar Rp556 milyar, yang diproyeksikan anggaran tersebut untuk menangani ruas ruas jalan rusak yang cukup ekstrim di Provinsi Lampung.
“Namun lagi lagi pemerintah pusat menolak pinjaman tersebut sementara Provinsi Lampung membutuhkan anggaran yang cukup besar untuk memperbaiki sarana prasarana kerusakan jalan selama Pandemi covid 19 tidak dilakukan penanganan,” jelas Deni.
“Dalam kesempatan bapak Jokowi datang ke Lampung ini kiranya beberapa ruas jalan yang betul betul dibutuhkan masyarakat Provinsi Lampung bisa ditarik penangananya dengan anggaran APBN melalui Kementerian PUPR,” ungkapnya. (*).
