rEposisi.com – suasana berbeda tampak di ruang kerja Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung. Sekitar pukul 13.30 WIB, Kadis Pendidikan Thomas Amirico, S.STP, M.H., menerima kunjungan enam tokoh agama dan masyarakat Lampung yang menyuarakan keprihatinan atas maraknya fenomena LGBT di lingkungan pendidikan. Selasa, (8/72025).
Keenam tokoh tersebut adalah Dr. H. Firmansyah, Habib Umar Asegaf, K.H. Ansori, S.P., K.H. Ahmad Sulaiman, H. Sukri Baihaki, MH., dan Khadafi, S.P., M.M. Mereka hadir untuk menyampaikan keresahan masyarakat terkait penyebaran perilaku menyimpang LGBT yang kini dinilai semakin terang-terangan, termasuk di media sosial.
“Kami datang membawa kegelisahan masyarakat. Wabah LGBT ini sudah merambah lingkungan sekolah, bukan hanya siswa, tapi juga guru,” ujar K.H. Ahmad Sulaiman yang bertindak sebagai juru bicara pertemuan tersebut.
Dalam pernyataan yang menguatkan, Dr. H. Firmansyah menambahkan bahwa grup LGBT di media sosial kini memiliki anggota hingga belasan ribu orang. “Ini bukan lagi isu sembunyi-sembunyi. Kami melihat peran institusi pendidikan sangat penting untuk melakukan mitigasi dan perlindungan terhadap generasi muda dari penyimpangan ini,” tegasnya.
Menanggapi hal itu, Kadis Pendidikan Thomas Amirico menyambut baik aspirasi dan keprihatinan para tokoh. Ia menegaskan bahwa pendidikan di Indonesia memiliki landasan konstitusional yang sangat jelas.
“Konstitusi kita, UUD 1945, mengamanatkan bahwa tujuan pendidikan adalah meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Apa pun yang bertentangan dengan nilai itu, tentu harus kita eliminasi,” ujar Thomas.
Thomas juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima berbagai laporan mengenai penyebaran perilaku LGBT di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN), bahkan sampai di level kepala sekolah.
“Saya tahu ada kepala sekolah yang terpapar,” ungkapnya tegas.
Sebagai bentuk tindak lanjut, Thomas berencana mengeluarkan surat edaran untuk seluruh satuan pendidikan di bawah Dinas Pendidikan Provinsi Lampung. Isinya akan berupa panduan mitigasi perilaku menyimpang serta rencana edukasi kepada para siswa mengenai bahaya LGBT.
“Kami akan bergerak dengan cara yang terukur dan sesuai kewenangan. Edukasi adalah kunci, dan peran sekolah sangat strategis,” pungkasnya.
Pertemuan tersebut menjadi sinyal kuat bahwa Dinas Pendidikan Provinsi Lampung tidak akan tinggal diam terhadap apa yang mereka sebut sebagai wabah kemanusiaan. Dukungan dari berbagai elemen masyarakat akan menjadi kekuatan penting dalam menjaga nilai-nilai moral dan budaya yang sejalan dengan jati diri bangsa. (*).
