rEposisi.com – Hari Pers Nasional (HPN) 2026 menjadi momentum penting untuk meneguhkan kembali peran pers sebagai pengawal demokrasi, bukan sekadar penyampai informasi. Ketua Fraksi PKB DPRD Provinsi Lampung, Fatikhatul Khoiriyah, menegaskan bahwa media harus tetap berani, independen, dan berpihak pada kepentingan publik.
Menurut Fatikhatul, pers memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan setiap kebijakan publik berjalan transparan dan akuntabel. Di tengah dinamika politik dan pembangunan daerah, fungsi kontrol sosial dari media dinilai semakin relevan.
“Pers bukan hanya memberitakan apa yang terjadi, tetapi juga memastikan apa yang terjadi itu benar-benar untuk kepentingan rakyat. Di situlah peran kritis dan keberanian dibutuhkan,” ujarnya saat diwawancarai terkait momentum Hari Pers Nasional yang jatuh setiap tanggal 9 Februari, Senin (9/2).
Ia menilai, di era digital saat ini, tantangan dunia jurnalistik semakin berat. Arus informasi yang begitu cepat sering kali mengaburkan batas antara fakta dan opini. Karena itu, profesionalisme dan kepatuhan pada kode etik jurnalistik harus tetap menjadi fondasi utama.
“Kecepatan tidak boleh mengorbankan kebenaran. Verifikasi dan akurasi adalah harga mati agar pers tetap dipercaya masyarakat,” tegasnya.
Fatikhatul juga menekankan bahwa pers yang sehat akan melahirkan ruang publik yang sehat. Media yang kredibel mampu membentuk opini publik yang konstruktif sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi.
Ia berharap insan pers di Lampung terus konsisten mengangkat isu-isu kerakyatan, mulai dari pendidikan, kesejahteraan sosial, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil.
“Selamat Hari Pers Nasional 2026. Semoga pers Indonesia semakin kuat, berintegritas, dan tetap menjadi penjaga nurani demokrasi,” pungkasnya.(*)
