Dalam upaya mendukung visi pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta menyelaraskan kebijakan tersebut dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung, Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Lampung, Budi Yuhanda, menyoroti pentingnya pengembangan sektor peternakan, khususnya budidaya kambing perah.
Pernyataan ini disampaikan Budi Yuhanda yang juga menjabat sebagai Ketua Himpunan Peternak Domba dan Kambing Indonesia (HPDKI) Lampung dalam rapat dengar pendapat antara Komisi IV DPRD Provinsi Lampung dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Lampung. Dalam forum tersebut, Budi menegaskan bahwa sektor peternakan rakyat, terutama kambing perah, berpotensi besar dalam mewujudkan ekonomi yang inklusif dan berbasis desa, serta berkontribusi terhadap ketahanan pangan nasional.
“Kambing perah bukan hanya memberikan manfaat dari sisi daging, tetapi juga dari sisi produksi susu yang bernilai ekonomi tinggi. Kita punya potensi luar biasa, dari sisi sumber daya manusia, ketersediaan lahan, hingga pakan yang melimpah. Sudah seharusnya pemerintah turun tangan serius mendukung dan mendorong para peternak rakyat,” tegasnya (21/5).
Menurut Budi, pengembangan kambing perah bisa menjadi salah satu solusi konkret dalam mendorong pertumbuhan ekonomi pedesaan, membuka lapangan kerja, serta memperkuat ketahanan pangan, terutama di tengah ancaman krisis pangan global dan tingginya ketergantungan pada produk impor.
Ia juga menyoroti pentingnya peran strategis Bappeda sebagai leading sector dalam perencanaan pembangunan. Budi mendesak agar Bappeda tidak hanya fokus pada sektor-sektor konvensional, tetapi juga mulai mengidentifikasi potensi-potensi baru yang mampu menopang perekonomian masyarakat secara langsung.
“Bappeda harus lebih jeli dan progresif dalam menyusun perencanaan. Jangan sampai peluang ekonomi di tingkat bawah justru tidak tertangkap dalam skema pembangunan daerah. Budidaya kambing perah ini adalah salah satu contoh konkret yang bisa kita kembangkan,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menekankan perlunya intervensi kebijakan, insentif, serta pendampingan teknis kepada para peternak agar budidaya kambing perah dapat berjalan secara berkelanjutan dan menghasilkan dampak ekonomi yang nyata.
Dorongan ini sejalan dengan arah kebijakan pembangunan ekonomi Lampung yang menempatkan sektor pertanian, peternakan, dan perdesaan sebagai pilar utama dalam mewujudkan pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.
“Dengan potensi yang dimiliki Lampung, baik dari sisi geografis maupun sosial-ekonomi, budidaya kambing perah dapat menjadi salah satu instrumen utama dalam membangun kemandirian ekonomi daerah sekaligus mendukung program nasional di bidang ketahanan pangan dan pemberdayaan masyarakat,” pungkas Ketua NasDem Mesuji ini.
