“Kami ingin membangun dari desa. Pertumbuhan ekonomi harus terjadi di desa, uang harus berputar di desa, dan seluruh potensi pertanian yang dimiliki Lampung harus memberikan nilai tambah bagi masyarakat,” kata Gubernur Rahmat Mirzani Djausal saat menerima kunjungan kerja Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas RI Prof. Dr. Ir. Rachmat Pambudy, M.S. di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Jumat (24/07/2026)
Selain Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas RI Prof. Dr. Ir. Rachmat Pambudy, M.S., kunjungan kerja tersebut juga dihadiri para deputi kementerian, kepala daerah kabupaten/kota, unsur Forkopimda, pimpinan perguruan tinggi, pelaku usaha, serta jajaran Pemerintah Provinsi Lampung.
Dalam paparannya, Gubernur menjelaskan Lampung merupakan provinsi dengan luas wilayah sekitar 3,3 juta hektare dan menjadi provinsi terpadat kedua di Sumatera. Sekitar 70 persen penduduknya menggantungkan hidup pada sektor pertanian sehingga pembangunan ekonomi daerah sangat bergantung pada keberhasilan meningkatkan produktivitas dan nilai tambah komoditas.
Lampung juga menjadi salah satu lumbung pangan nasional dengan berbagai komoditas unggulan. Produksi padi menempatkan Lampung pada peringkat enam nasional dengan surplus sekitar 900 ribu ton beras, sementara jagung berada di peringkat lima nasional dan sekitar 70 persen produksi singkong nasional berasal dari provinsi ini.
Selain itu, Lampung merupakan penghasil nanas terbesar yang menyumbang sekitar 23 persen produksi dunia. Komoditas lain seperti tebu, kopi, lada, kakao, pisang, kelapa sawit hingga peternakan juga menjadi kekuatan utama perekonomian daerah.
Meski memiliki potensi besar, Gubernur menilai hilirisasi berbagai komoditas masih menjadi pekerjaan rumah. Sejumlah hasil pertanian masih dipasarkan dalam bentuk bahan mentah sehingga nilai tambah belum sepenuhnya dinikmati masyarakat Lampung.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung menyiapkan berbagai program strategis. Salah satunya pembangunan Pupuk Hayati Cair di sekitar 2.500 desa guna meningkatkan produktivitas pertanian hingga 15-30 persen.
Program lain yang disiapkan yakni pembangunan fasilitas pengering atau dryer di 500 desa. Keberadaan fasilitas tersebut diharapkan mampu menjaga kualitas hasil panen, memperpanjang masa simpan komoditas, menjaga stabilitas pasokan, sekaligus meningkatkan posisi tawar petani.
Pemerintah Provinsi Lampung juga mengembangkan program Desaku Maju yang mengintegrasikan hilirisasi komoditas di tingkat desa. Melalui program tersebut, komoditas seperti jagung, kopi, kakao, padi hingga singkong akan diolah menjadi produk bernilai tambah sebelum dipasarkan.
Menurut Gubernur, pengembangan industri berbasis desa juga akan mendukung kebutuhan berbagai program nasional, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG), melalui penyediaan bahan pangan yang diproduksi masyarakat desa.
Selain hilirisasi, Pemerintah Provinsi Lampung juga menaruh perhatian terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui program vokasi, kelas migran, serta pelatihan berbasis kebutuhan dunia kerja agar mampu menciptakan tenaga kerja yang lebih kompetitif.
Dalam kesempatan itu, Gubernur turut memaparkan perkembangan positif ekonomi Lampung setelah kebijakan peningkatan harga gabah, jagung, dan singkong. Kenaikan harga komoditas dinilai berdampak langsung terhadap meningkatnya pendapatan petani, pertumbuhan ekonomi daerah, hingga meningkatnya daya beli masyarakat.
Indikator tersebut terlihat dari meningkatnya pembelian kendaraan bermotor, alat mesin pertanian, serta kenaikan jumlah hewan kurban pada Idul Adha tahun 2026. Kondisi itu menunjukkan aktivitas ekonomi di pedesaan mulai bergerak lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Gubernur juga mengusulkan pembentukan National Cassava Center di Lampung sebagai pusat pengembangan singkong nasional. Keberadaan pusat riset tersebut diharapkan mampu menghasilkan varietas unggul, meningkatkan produktivitas hingga 35-50 ton per hektare, sekaligus memperkuat daya saing industri tapioka Indonesia.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menyambut positif arah pembangunan yang dipaparkan Pemerintah Provinsi Lampung. Menurutnya, konsep pembangunan yang dimulai dari desa dan berbasis hilirisasi sejalan dengan strategi pembangunan nasional menuju pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Ia menegaskan Bappenas siap mendukung berbagai perencanaan pembangunan Lampung. Bahkan, Lampung diproyeksikan menjadi model pembangunan berbasis Sustainable Development Goals (SDGs) dengan kekuatan hilirisasi sektor pertanian.
Menteri juga meminta jajaran deputi Bappenas segera menindaklanjuti berbagai usulan yang disampaikan Pemerintah Provinsi Lampung, termasuk pengembangan kawasan industri pangan, peningkatan produktivitas pertanian, hingga penguatan hilirisasi yang berorientasi ekspor dan berkelanjutan.
Menteri Bappenas menilai identifikasi persoalan pembangunan yang disampaikan Gubernur Lampung telah memberikan arah yang jelas bagi pemerintah pusat dalam menyusun langkah penyelesaian. Menurutnya, perencanaan pembangunan harus berangkat dari kebutuhan daerah hingga tingkat desa agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Usai pemaparan, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi bersama para bupati dan wali kota se-Provinsi Lampung yang dipandu Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan. Dalam forum tersebut, Menteri PPN/Bappenas menerima berbagai masukan, usulan, serta persoalan pembangunan dari masing-masing daerah sebagai bahan penyusunan kebijakan pembangunan nasional.
Melalui sinergi antara pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Lampung, berbagai program hilirisasi, penguatan desa, serta peningkatan produktivitas pertanian diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan petani, memperkuat ketahanan pangan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang semakin merata bagi masyarakat Lampung. (Pemerintah Provinsi Lampung).
