rEposisi.com– Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal mendorong penguatan riset dan inovasi sains terapan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta mempercepat hilirisasi komoditas berbasis desa.
Hal tersebut disampaikan Gubernur saat memberikan opening speech pada Seminar Nasional IPTEK Terapan (SIPTEKTERA) dengan tema ‘Sinergi Inovasi Sains Terapan dan Transformasi Digital dalam Akselerasi Sustainable Development Goals (SDGs)’ yang berlangsung di Gedung Serba Guna Politeknik Negeri Lampung, Sabtu (29/08/2026).
Gubernur menilai tema SIPTEKTERA sangat relevan dengan arah pembangunan Lampung saat ini. Menurutnya, tantangan pembangunan ke depan bukan sekadar menghasilkan pengetahuan, melainkan memastikan pengetahuan, penemuan, dan teknologi dapat diterapkan menjadi solusi nyata bagi persoalan masyarakat.
“Kita tidak hanya bicara bagaimana menghasilkan pengetahuan, tetapi bagaimana pengetahuan dan penemuan itu harus bisa menjadi solusi bagi persoalan yang dihadapi masyarakat,” ujar Gubernur.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur memaparkan besarnya potensi sumber daya pangan yang dimiliki Provinsi Lampung. Dengan luas daratan sekitar 3,3 juta hektare dan jumlah penduduk sekitar 9,6 juta jiwa, Lampung memiliki basis ekonomi yang kuat pada sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan.
Lampung merupakan salah satu sentra pangan utama nasional. Produksi padi Lampung mencapai sekitar 3,5 juta ton per tahun. Selain itu, Lampung juga memiliki komoditas unggulan seperti jagung, singkong, nanas, pisang, kopi, lada, tebu, kakao, kelapa sawit, karet, serta berbagai komoditas peternakan dan perikanan.
“Kekayaan Provinsi Lampung ini murni adalah pangan. Kita punya sekitar 1,7 juta petani. Artinya, ketika harga komoditas bagus, petaninya akan makmur. Tetapi kalau harga komoditas rendah, kita sangat bergantung pada harga komoditas,” jelasnya.
Menurut Gubernur, pertumbuhan ekonomi Lampung dalam beberapa waktu terakhir menunjukkan perkembangan positif, salah satunya didorong membaiknya harga sejumlah komoditas pertanian. Namun, kondisi tersebut tidak boleh membuat Lampung hanya bergantung pada kenaikan harga komoditas.
Ia menegaskan, momentum pertumbuhan ekonomi harus dimanfaatkan untuk memperkuat produktivitas dan daya saing, sehingga pertumbuhan ekonomi tidak hanya bertumpu pada harga komoditas.
“Pertumbuhan ekonomi yang sekarang ini tidak kita pakai untuk menaikkan harga lagi, tetapi menjadi waktu bagi kita untuk memperkuat daya saing,” katanya.
Gubernur menjelaskan, salah satu tantangan utama yang harus dijawab adalah masih terbatasnya hilirisasi komoditas pangan. Sebagian besar komoditas Lampung masih keluar dalam bentuk bahan mentah sehingga nilai tambah dan peluang penciptaan lapangan kerja belum sepenuhnya dinikmati masyarakat di daerah.
Ia menyebutkan, komoditas seperti kopi, misalnya, sebagian besar masih diekspor dalam bentuk green bean. Begitu pula sejumlah komoditas lainnya yang masih dikirim ke luar daerah untuk diproses lebih lanjut.
Karena itu, Pemerintah Provinsi Lampung mendorong model hilirisasi yang tidak hanya berbasis industri berskala besar, tetapi juga dikembangkan secara inklusif hingga tingkat desa.
“Kita mendorong hilirisasi, tetapi hilirisasinya harus sesuai dengan struktur dan sumber daya yang kita miliki. Ke depan, yang belum dihilirisasi ini harus kita desain agar inklusif dan mampu menyerap tenaga kerja,” tegasnya.
Gubernur menilai hilirisasi berbasis industri besar memiliki keterbatasan dalam penyerapan tenaga kerja karena semakin modernnya teknologi industri. Di sisi lain, Lampung setiap tahun menghadapi tantangan tingginya jumlah lulusan SMA, SMK, perguruan tinggi, dan vokasi yang membutuhkan lapangan pekerjaan.
Oleh sebab itu, pengembangan ekonomi berbasis desa dinilai menjadi salah satu solusi untuk menciptakan lapangan kerja sekaligus meningkatkan nilai tambah komoditas lokal.
Salah satu langkah yang disiapkan Pemerintah Provinsi Lampung adalah pembangunan fasilitas pengering (dryer) komoditas di desa.
Menurut Gubernur, keberadaan dryer di desa akan membuat komoditas tidak lagi seluruhnya dijual dalam kondisi mentah. Setelah proses pengeringan, komoditas dapat dilanjutkan ke tahapan pengolahan lain, termasuk produksi pakan ternak.
“Setelah dibuat dryer, kita kasih pencetak pakan. Akhirnya desa bisa membuat pakan ayam dan kemudian mengembangkan peternakan ayam. Jadi yang tadinya di desa hanya ada komoditas mentah, ke depan ada beras, pakan, ayam, ikan, telur, dan produk lainnya,” jelasnya.
Konsep tersebut, menurut Gubernur, merupakan bagian dari upaya membangun kedaulatan pangan dari tingkat paling bawah. Desa tidak hanya menjadi pemasok bahan baku, tetapi juga menjadi pusat produksi dan pengolahan yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakatnya sendiri.
“Ketika ada desa yang menghasilkan padi, maka desa itu harus bisa memberi makan masyarakatnya sendiri. Bukan hanya gabahnya, tetapi berasnya. Ketika ada jagung, desa harus bisa mengolahnya menjadi pakan untuk masyarakatnya. Itu namanya berdaulat pangan,” ujarnya.
Untuk mewujudkan konsep tersebut, Gubernur menekankan pentingnya dukungan sains, riset, inovasi, dan teknologi yang benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.
Menurutnya, teknologi tidak seharusnya dipaksakan kepada masyarakat, tetapi justru harus dirancang sesuai dengan ekosistem usaha dan kebutuhan masyarakat.
“Teknologi harus kita sesuaikan dengan ekosistem. Riset, sains, dan teknologi ke depan harus disesuaikan dengan kebutuhan, sehingga nilai tambah yang dihasilkan bisa terintegrasi sampai ke level paling bawah,” katanya.
Dalam konteks tersebut, Gubernur berharap Politeknik Negeri Lampung dan perguruan tinggi di Lampung dapat mengambil peran lebih besar sebagai pusat pengembangan teknologi terapan untuk mendukung kebutuhan masyarakat.(*)
