rEposisi.com – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat, mulai dari pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat, untuk memperkuat komitmen menjaga keutuhan NKRI dari ancaman radikalisme yang berpotensi memecah persatuan bangsa.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Mirza saat menghadiri Ujian Promosi Doktor Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Muhammad Firsada, di Ballroom UIN Raden Intan Lampung, Kamis (12/2/2026).
Menurut Mirza, ancaman radikalisme memerlukan penanganan yang cepat dan terukur. Pengawasan, keamanan, serta langkah mitigasi harus menjadi perhatian serius semua pihak.
“Ancaman radikalisme memang sangat memerlukan kecepatan dalam penanganan. Dibutuhkan tingkat pengawasan, keamanan, dan mitigasi yang menjadi perhatian luar biasa,” ujar Mirza.
Ia menegaskan, di tengah era digital, keterbukaan informasi, dan dinamika sosial yang berkembang pesat, wawasan kebangsaan serta moderasi beragama menjadi benteng utama dalam menjaga persatuan bangsa.
Mirza menyebut Lampung sebagai miniatur Indonesia karena dihuni beragam agama, budaya, serta hampir seluruh suku yang ada di Tanah Air dan hidup berdampingan dalam bingkai Pancasila dan NKRI.
“Ini tidak akan mungkin terajut dengan baik ketika ada instrumen radikalisme. Bagi kami, radikalisme akan menjadi pemecah persatuan yang sudah kita jadikan fondasi dalam membangun Indonesia,” tegasnya.
Ia menambahkan, radikalisme bukan hanya persoalan keamanan, melainkan juga persoalan sosial, budaya, dan pendidikan. Karena itu, pencegahannya tidak cukup dilakukan melalui pendekatan hukum dan keamanan semata.
“Pencegahan harus melalui internalisasi nilai kebangsaan, pendidikan karakter, serta penguatan moderasi beragama dalam kehidupan masyarakat,” katanya
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Mirza menyampaikan apresiasi kepada Muhammad Firsada yang meraih gelar Doktor Ilmu Pengembangan Masyarakat Islam dengan disertasi berjudul “Strategi Internalisasi Wawasan Kebangsaan dan Moderasi Beragama dalam Pencegahan Radikalisme”.
Menurutnya, disertasi tersebut memberikan kontribusi penting bagi pemerintah daerah dalam merumuskan model komunikasi kebijakan, strategi pendidikan sosial, serta pendekatan kolaboratif antara pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan keluarga sebagai unit terkecil dalam transmisi nilai kebangsaan.
“Saya percaya, disertasi ini dapat menjadi referensi penting bagi pemerintah daerah, lembaga pendidikan, serta organisasi keagamaan dalam merancang program deradikalisasi berbasis edukasi dan budaya lokal,” ujarnya.
Mirza juga menegaskan peran strategis UIN Raden Intan Lampung sebagai pusat pengembangan keilmuan Islam yang moderat, inklusif, dan berwawasan kebangsaan.
“Saya berharap UIN Raden Intan Lampung terus menjadi rumah besar moderasi beragama di Provinsi Lampung, sekaligus pusat riset dan pengabdian masyarakat yang berdampak luas,” pungkasnya.(*)
