rEposisi.com – Pemerintah Provinsi Lampung mengadakan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) di Ballroom Swiss-Bel Hotel Harbour Bay, Kota Batam, Rabu (27/9/2023).
Dalam perjanjian ini, Pemprov Lampung membidik Kepri menjadi pasar potensial Sektor Ketahanan Pangan Lampung dan menjadi penghubung pemasaran produk ke luar negeri.
Kegiatan ini sendiri merupakan tindak lanjut dari kesepakatan 10 Provinsi yang sudah ditandatangani bersama pada tanggal 30 Juni 2022 di Pekanbaru Provinsi Riau.
Perjanjian Kerjasama antar kedua daerah ini sendiri meliputi sektor Ketahanan Pangan, Perkebunan, Peternakan, Perikanan, Perindustrian, Perdagangan, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Pariwisata.
Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk membangun hubungan yang erat dan memperkuat sinergi antar daerah dalam mengatasi kesenjangan kedua wilayah melalui perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi.
Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Lampung Kusnardi mengatakan bahwa Kepri dapat menjadi pasar yang potensial bagi Provinsi Lampung terutama di sektor ketahanan pangan.
“Karena mereka kebutuhan akan bahan pangan utama, beras dan lain-lain masih banyak meng-import terutama beras mereka import dari luar negeri, padahal itu bisa kita kerjasamakan” ujarnya.
Kusnardi berpendapat Kepri memiliki letak yang strategis dan menjadi pintu masuk bagi negara tetangga yaitu Malaysia dan Singapura.
Menurutnya, Kepri dapat menjadi penghubung bagi Provinsi Lampung dalam mengekspor komoditi unggulannya dan produk UMKM ke luar negeri.
Selain itu, ia menuturkan bahwa Provinsi Lampung dapat menjadi suplier bagi bahan baku olahan kuliner negara tetangga, dimana Lampung sendiri merupakan salah satu penghasil tepung tapioka terbesar di Indonesia.
“Ini bisa kita jadikan hub untuk ekspor kita, karena disini lebih mengetahui selera kondisi lingkungan pasar yang ada di luar negeri utamanya Singapur, Malaysia dan mungkin juga Thailand,” ujarnya.
Kusnardi berharap kedua daerah dapat menarik banyak keuntungan dari kesepakatan kerjasama ini.
Selain dengan Pemprov Lampung, Pemprov Kepri juga menandatangi perjanjian kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jambi, dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad mengatakan penandatanganan kerjasama ini merupakan langkah dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok serta kebutuhan penting lainnya untuk mengendalikan tingkat inflasi ekonomi.
Ia mengajak Pemerintah Provinsi lain di Sumatera untuk menjadikan Provinsi Kepri sebagai jembatan untuk memasarkan produk-produk unggulan di daerahnya masing-masing ke pasar internsional.
“Semoga kerjasama ini menimbulkan hasil yang lebih besar, bisa mengakses produk-produk kita yang berkualitas dengan spesifikasi-spesifikasi tertentu ke pasar-pasar di luar negeri,” pungkasnya.
Selain penandatangan kerjasama, Provinsi Lampung juga melakukan kunjungan kerja ke Koperasi Rumah Bungkus Radja Isha di Kawasan Industri Tunas 2 Kota Batam dan menghadiri acara Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) 2023.
IMT-GT merupakan kerjasama kawasan sub-regional diantara tiga negara, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Thailand yang bertujuan untuk mengakselerasi transformasi ekonomi dan sosial serta integrasi negara bagian dan provinsi di tiga negara tersebut.
Pada tahun ini, program IMT-GT akan melibatkan 10 provinsi yang ada di Sumatera (Indonesia), Thailand Selatan, dan Malaysia.
Kota dan Kabupaten di Pulau Sumatera yang masuk dalam program IMT-GT antara lain Kota Padang, Kabupaten Tanah Datar, Batam, Bintan, Banda Aceh, Kota Medan, Kabupaten Samosir, Pulau Pahawang Lampung, dan Bengkulu.(Adpim)
