rEposisi.com – Pemerintah Provinsi Lampung secara resmi meluncurkan Kapal Motor Penumpang (KMP) Dalom 1 sebagai Kapal Pertama Milik Pemerintah Provinsi Lampung sekaligus moda transportasi baru dalam lintas penyeberangan Sumatra–Jawa, yang berlangsung di Dermaga Eksekutif Bakauheni, Lampung Selatan, Jum’at (14/11/2025). Peresmian ini dilakukan langsung oleh Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal yang ditandai dengan penandatanganan prasasti, dilanjutk
an dengan prosesi adat Hitar Lawok yang berlangsung di Dermaga 4.
Dalam prosesi ini, Gubernur memecahkan kendi di depan ramdoor kapal sebagai simbol keberkahan dan keselamatan pelayaran.
Kapal Pertama milik Pemerintah Provinsi Lampung tersebut akan dikelola oleh PT Lampung Jasa Utama (LJU), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Provinsi Lampung, bekerja sama dengan PT Damai Lautan Nusantara.
Kehadiran KMP Dalom 1 diharapkan menjadi langkah strategis dalam memperkuat konektivitas antarwilayah, khususnya pada jalur penyeberangan Bakauheni–Merak yang menjadi pintu gerbang utama Pulau Sumatra.
Dalam sambutannya, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pembangunan KMP Dalom 1.
Gubernur Mirza menyampaikan bahwa layanan baru ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas transportasi laut, memperkuat konektivitas, serta menghadirkan pelayanan yang lebih inklusif bagi masyarakat Lampung, Sumatra, dan Jawa.
“Lampung telah menjadi pintu gerbang Sumatra selama ratusan tahun. Jalur penyeberangan ini bukan hanya menghubungkan pulau, tetapi juga menghubungkan cerita, pekerjaan, perdagangan, dan masa depan masyarakat,” ujar Gubernur Mirza.
Menurutnya, penyeberangan antara Sumatra dan Jawa telah dimulai sejak 1912 dan berkembang menjadi salah satu rute tersibuk di Indonesia sejak 1981. Jalur ini setiap hari mengangkut berbagai komoditas serta jutaan penumpang dari dua wilayah dengan populasi terbesar di Tanah Air.
Karena itu, Pemerintah Provinsi Lampung menilai bahwa kehadiran armada milik daerah sangat penting, terutama untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat yang selama ini mengandalkan transportasi laut. Saat ini terdapat sekitar 65 kapal yang beroperasi di lintas Sumatra–Jawa.
“Dari 65 kapal yang beroperasi, kami bersyukur bisa menghadirkan satu kapal untuk masyarakat Lampung. Meski hanya satu, komitmen kami adalah menghadirkan pelayanan terbaik,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa pembangunan layanan ini merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan pihak swasta. Pembangunan dilakukan tanpa membebani keuangan daerah sehingga diharapkan dapat menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru.
Gubernur Mirza juga berharap layanan ini menjadi bagian dari upaya modernisasi sistem logistik nasional, pemanfaatan teknologi, serta integrasi transportasi darat, laut, dan udara. Ia menekankan pentingnya menghadirkan transportasi yang aman, nyaman, terhubung hingga ke kabupaten/kota, serta memberi dampak ekonomi bagi masyarakat.(*?
