rEposisi.com- Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Lampung Tahun 2025 dalam rangka Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026, di Auditorium Lantai 4 Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Rabu (07/05/2025).
Gubernur menyampaikan bahwa Musrenbang ini menjadi pondasi penting untuk menyelaraskan visi pembangunan daerah dengan arah kebijakan nasional menuju Indonesia Emas 2045.
“Pembangunan lima tahun ke depan harus menjadi tonggak bagi kemajuan Lampung dan kontribusi nyata bagi Indonesia. Visi kita adalah, Bersama Lampung Maju, Menuju Indonesia Emas,” tegas Gubernur.
Gubernur menjabarkan bahwa pembangunan daerah akan difokuskan pada tiga cita utama :
Pertama, Pertumbuhan Ekonomi Inklusif, Mandiri, dan Inovatif. Gubernur menekankan pentingnya sektor pertanian sebagai tulang punggung ekonomi daerah, mengingat 40% tenaga kerja Lampung berada di sektor ini. Target produksi padi tahun 2025 ditetapkan sebesar 3,5 juta ton sebagai bagian dari komitmen mendukung ketahanan pangan nasional. Selain itu, pembangunan infrastruktur jalan, irigasi, dan kota baru berbasis eco-city akan menjadi prioritas.
“Kedua, SDM Unggul dan Produktif, IPM Lampung tahun 2024 berada pada posisi ke-26 secara nasional. Ini harus menjadi cambuk bagi kita,” ujar Gubernur.
Gubernur menegaskan pentingnya akses pendidikan berkualitas, layanan kesehatan yang manusiawi, dan peningkatan keterampilan kerja lulusan sekolah menengah.
Ketiga, Masyarakat Beradab dan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas. Menurutnya, Lampung sebagai miniatur Indonesia harus menjaga keragaman dalam bingkai persatuan. Pemerintah dituntut untuk menjadi pelayan masyarakat, bukan sekadar pengelola anggaran. “Kolaborasi lintas sektor adalah kunci keberhasilan,” ujar Gubernur.
Gubernur juga menyoroti tantangan pembangunan seperti perubahan iklim, digitalisasi, hingga dinamika global yang membutuhkan perencanaan adaptif, progresif, dan terukur. Tahun 2026, menurutnya, menjadi momen krusial dalam mengimplementasikan visi dan misi RPJMD 2025–2029, sehingga seluruh pemerintah daerah diminta menyelaraskan RKPD dengan sasaran strategis tersebut.
Sementara itu, Kepala Bappeda Provinsi Lampung, Elvira Umihanni, dalam laporannya menyampaikan bahwa forum ini menjadi ruang penting bagi lintas pemangku kepentingan untuk menyelaraskan dan menyepakati rancangan RPJMD dan RKPD.(*)
