rEposisi.com – Gubernur Lampung diwakili Staf Ahli Gubernur bidang Ekubang Bani Ispriyanto membuka Rapat Koordinasi Persiapan Sensus Ekonomi 2026 dengan Pengusaha, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Asosiasi, di Hotel Emersia, Kamis (30/10/2025).
Gubernur dalam sambutan tertulis yang disampaikan Staf Ahli Gubernur bidang Ekubang, Bani Ispriyanto mengatakan bahwa kemampuan untuk merencanakan pembangunan yang tepat sasaran sangat bergantung pada ketersediaan data ekonomi yang akurat, mutakhir, dan dapat dipercaya.
Oleh karenanya, Sensus Ekonomi yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik (BPS) setiap sepuluh tahun sekali menjadi instrumen krusial bagi perencanaan dan evaluasi kebijakan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun daerah.
“Kunci keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 tidak hanya terletak pada kerja keras BPS, tetapi juga pada sinergi dan kolaborasi Pemerintah, Dunia Usaha, Akademisi, dan Media,” ujarnya.
Pemerintah, kata Gubernur, berperan sebagai fasilitator dan regulator yang menjamin proses pendataan berjalan semestinya. Dunia usaha merupakan penyedia data dan pelaku utama ekonomi yang akan menentukan kualitas data.
Sementara itu, akademisi dan media memiliki peran penting di dalam memperkuat Literasi Data. Akademisi membantu mengolah dan menganalisa hasil sensus menjadi masukan kebijakan, sedangkan media menjadi jembatan komunikasi publik agar masyarakat memahami pentingnya Sensus Ekonomi.
Pemerintah Provinsi Lampung berharap dunia usaha di seluruh provinsi dapat menjadi mitra aktif dan berpartisipasi penuh dengan memberikan data secara terbuka dan jujur. Kolaborasi ini diharapkan tidak hanya berhenti pada pelaksanaan sensus, tetapi menjadi energi berkelanjutan untuk mendorong pembangunan ekonomi Lampung yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.
Dalam konteks transformasi digital, Gubernur juga menyoroti peran tiga pilar strategis, SDI untuk data yang akurat dan terpadu, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk pelayanan publik digital, dan Lampung-In sebagai implementasi digitalisasi di tingkat daerah.
Sementara itu, Kepala BPS Provinsi Lampung, Ahmadriswan Nasution, menyatakan bahwa pembangunan yang efektif mustahil terwujud tanpa dukungan data yang valid dan akurat.
“Di era sekarang, data adalah ‘mata uang baru’. Tanpa data yang kuat, suatu kebijakan hanyalah dugaan atau asumsi. Data yang tidak berkualitas akan berimbas pada kebijakan yang tidak berkualitas dan aksi yang tidak tepat sasaran,” tegas Ahmadriswan.(*)
