rEposisi.com – Polemik penghargaan Inisiator KPB (Kartu Petani Berjaya) yang akan diberikan oleh PWI Lampung kepada Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi mendapat sorotan.
Menurut Nizwar Affandi, pernyataan Ketua PWI Lampung, Supriyadi Alfian tentang klaim
keberhasilan KPB terlalu prematur dan cenderung ngawur, apalagi jika dikaitkan dengan peningkatan produksi, ketersediaan pupuk dan harga jual panen yang tinggi.
“Kecuali Ketua PWI Lampung bisa menunjukkan data yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah bahwa sejak KPB dilaunching awal Oktober 2020 kemudian terjadi peningkatan pada semua hal yang beliau klaim dalam pernyataannya,” kata Nizwar, Senin (8/2).
Jika tidak, sambung Pemerhati Pembangunan Lampung ini, sebaiknya Supriyadi meminta maaf.
“Beliau segera melakukan klarifikasi memohon ma’af kepada publik karena telah menyampaikan pernyataan yang cenderung menyesatkan dan memohon ma’af kepada seluruh anggota PWI Lampung karena pernyataannya sebagai Ketua PWI Lampung telah menodai citra institusi PWI dalam persepsi publik,” ungkapnya.
Nizwar menyampaikan juga, ide dasar dan konsepsi KPB bukan hasil fikiran satu orang, prosesnya panjang dimulai dari diskusi intens Tim Pemenangan Arinal-Nunik dgn Tim PolMark Indonesia sebelum dan di awal masa kampanye sebagai bagian dari 33 Janji Kerja yang dilakukan di Bukit Randu.
“Sekretariat DPD Golkar Provinsi dan Posko Pemenangan, Bang Toni Eka Chandra bisa banyak bercerita soal ini. Setelah pilgub konsepsi KPB dimatangkan kembali dalam FKPLB dan Tim Transisi, Adin Hanan Razak, Bang Toni, Bang Wendy dan Sekdaprov juga dapat menceritakan prosesnya,” tuturnya.
Setelah itu sambungnya, barulah pelantikan Gubernur dan 33 Janji Kerja menjadi RPJMD, ditunjuk Prof Yusuf Barusman dan Tim UBL untuk mempersiapkan aplikasi teknisnya.
“Jika judulnya inisiator maka menurut hemat saya Tim Teknis dan Kepala Dinas Pertanian kurang tepat diberi penghargaan itu, karena mereka baru hadir setelah KPB akan dijalankan secara teknis. Untuk diberi penghargaan dalam kategori lain yg terkait KPB pun rasanya masih belum pantas kecuali Ketua PWI Lampung bisa menunjukkan data bahwa aplikasi teknis yg disiapkan oleh Tim Teknis dan digerakkan oleh Dinas Pertanian sudah mencapai tingkat penggunaan yg signifikan, setidaknya lebih dari separuh jumlah petani Lampung sesuai data base nasional,” ungkapnya.
“Tetapi kalau petani yg terdaftar di KPB masih di bawah 10% jumlah petani Lampung, atau dari yg mendaftar itu juga masih sedikit sekali yg menggunakan atau menerima manfaat dari KPB, saya kira belum waktunya Prof Yusuf dan Kadis Pertanian layak diberikan penghargaan,” tandasnya.
