rEposisi.com – Kabupaten Pesisir Barat kembali menjadi sorotan. Setelah ditetapkan sebagai kabupaten termiskin, kini disebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai kabupaten yang memiliki Monitoring Control for Prevention (MCP) 2020 terendah se Lampung.
Pesisir Barat (Pesibar) meraih progress 45 persen, sementara MCP peringkat pertama dengan progress 93 persen. Hal ini terungkap saat rapat koordinasi program pencegahan korupsi terintegrasi 2021 Tim Korsupgah KPK secara virtual pada Jumat (19/2).
Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK Yudhiawan Wibisono mengungkapkan MCP mengimplementasikan delapan area intervensi program pencegahan korupsi melalui rencana aksi yang terukur.
Antara lain perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan terpadu satu pintu dan kapabilitas APIP, manajemen ASN, optimalisasi pendapatan daerah, manajemen aset daerah, dan tata kelola dana desa.
Sementara itu, progress MCP Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung tercatat 80,66 persen atau berada satu tingkat di bawah Pemkot Bandarlampung yang meraih 84,88 persen.
Gubernur Lampung Arinal Djunaidi pun menyatakan komitmen Pemprov dalam pencegahan korupsi.
“Komitmen ini terus kami lakukan dan tunjukkan,” ucap Arinal.
Arinal mengatakan komitmen pencegahan korupsi ini juga ditunjukkan dengan membuat kebijakan tekait dengan pencegahan dan pemberantasan korupsi.
“Yaitu dalam bentuk peraturan gubernur maupun keputusan gubernur,” katanya.
Berikut ini pencapaian MCP 2020 yang diraih pemerintah daerah se-Lampung:
1. Pemkab Pringsewu 93% (Peringkat 1 Lampung – 4 Nasional)
2. Pemkab Tulangbawang 91,63% (Peringkat 2 Lampung – 11 nasional)
3. Pemkot Bandarlampung 84,88% (Peringkat 3 Lampung – 60 nasional)
4. Pemprov Lampung 80,66%
5. Pemkab Pesawaran 76,04%
6. Pemkab Lampung Utara 74,82%
7. Pemkab Tubaba 73,88%
8. Pemkab Tanggamus 73,19%
9. Pemkab Lampung Barat 66,86%
10. Pemkab Lampung Selatan 63,66%
11. Pemkab Waykanan 61,17%
12. Pemkot Metro 60,28%
13. Pemkab Mesuji 55,19%
14. Pemkab Lampung Timur 55,16%
15. Pemkab Lampung Tengah 46,76%
16. Pemkab Pesisir Barat 45%
(*)Berita ini juga telah tayang di Rilis.ID
